Baca tanpa iklan
e. Kalimat "wakil2 bangsa Indonesia" menjadi "Atas nama bangsa Indonesia".
Baca juga: Semarak HUT ke-76 Kemerdekaan RI, Pecinta Film Bakal Dimanjakan Tontonan Gratis
Baca juga: 9 Tempat Bersejarah Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Indonesia
Sejarah Perumusan Teks Proklamasi
Dikutip dari laman kebudayaan.kemdikbud.go.id, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945.
Sejarah perumusan teks proklamasi dimulai saat pihak Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu di tanggal 15 Agustus 1945.
Golongan muda yang mengetahui kabar tersebut dari siaran Radio BBC milik Inggris, mendesak Soekarno dan Mohammad Hatta untuk segera memanfaatkan situasi dengan menyatakan proklamasi.
Namun, Soekarno-Hatta menolak karena belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Jepang.
Golongan tua berpendapat, lebih baik menunggu sampai 24 Agustus, yakni tanggal yang ditetapkan Marsekal Terauchi untuk waktu kemerdekaan Indonesia, ketika menerima Soekarno, Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat di Dalat, Vietnam.
Pada 15 Agustus 1945, para pemuda dibawah pimpinan Sukarni, Chairul Saleh, dan Wikana bersepakat untuk mengamankan dwitunggal bersama Ibu Fatmawati dan Guntur ke Rengasdengklok, dengan harapan agar mereka menuruti keinginan para pemuda.
Namun, sepanjang hari 16 Agustus 1945 itu, tidak tercapai kesepakatan apapun.
Hingga sorenya, Ahmad Soebardjo datang dan berusaha membujuk para pemuda untuk melepaskan dwitunggal.
Akhirnya mereka bersedia dengan jaminan oleh Soebardjo bahwa proklamasi akan terjadi esok hari.
Baca juga: HUT Ke-76, Jokowi Pimpin Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci di TMP Kalibata
Baca juga: DAFTAR Gerai Kuliner yang Gelar Promo Hari Kemerdekaan RI: Pizza HUT, KFC, Burger King, hingga McD
Malam itu juga, rombongan berangkat ke Jakarta, menuju rumah Laksamana Maeda di Meiji Dori No. 1 untuk membahas masalah tersebut.
Setibanya di sana, tuan rumah menjelaskan permasalahan dan informasi yang sebenarnya terjadi.
Maeda lalu mempersilakan ketiga tokoh menemui Gunseikan (Kepala Pemerintah Militer) Jenderal Moichiro Yamamoto untuk membahas upaya tindaklanjut yang akan dilakukan.