Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman kembali mengingatkan DPR RI, khususnya Komisi XI, agar menggugurkan dua calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI karena tidak memenuhi syarat.
Kedua calon anggota BPK itu adalah Nyoman Adhi Suryadnyana dan Harry Z Soeratin.
Boyamin mengatakan, apabila DPR tetap saja meloloskan kedua calon tersebut, MAKI menyebut DPR tidak memberikan keteladanan dan contoh kepada masyarakat perihal kepatuhan terhadap undang-undang yang disusun dan diketoknya sendiri.
"Masyarakat saat ini diminta patuh menggunakan prokes, itu hanya peraturan Menteri Dalam Negeri itu. Itu saja masyarakat secara tegas diharuskan patuh. Ini undang-undang (BPK, red), undang-undang yang dibuat DPR sendiri bersama pemerintah, masa tidak dilaksanakan sendiri," kata Boyamin dalam keterangannya, Senin (23/8/2021).
Ia mengungkapkan, sebelum diundangkan, pasal per pasal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI dibahas antara DPR dan pemerintah.
Baca juga: Pakar Minta Aparat Penegak Hukum Ikuti Arahan Jokowi Soal Pemeriksaan BPK
Termasuk tentu di dalamnya adalah Pasal 13 huruf J yang mengatur soal calon anggota BPK harus minimal meninggalkan jabatan di lingkungan pengelola keuangan selama 2 tahun.
"Pasal 13 yang menyetujui kemudian diketok kan DPR bukan Boyamin. Soal dulu alasannya apa, silahkan dicari tahu. Begitu sudah diketok menjadi undang-undang ya mau tidak mau harus dilaksanakan, harus dipatuhi," jelas Boyamin.
Semestinya DPR, disebutkan MAKI, memberikan keteladanan perihal kepatuhan terhadap undang-undang.
Bukan sebaliknya, menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat.
Baca juga: Pakar Hukum Apresiasi Pernyataan Presiden Soal Pemeriksaan BPK di Masa Pandemi
Diakuinya, DPR mempunyai kewenangan perihal seleksi calon anggota BPK RI.
Namun, ia mengingatkan bahwa publik juga berhak tahu perihal calon-calon anggota BPK.
"Kalau DPR ngotot, itu alasannya apa? Nah masyarakat kan bisa bertanya-tanya, DPR ngotot itu ada apa, masyarakat yang akan menilai sendiri," katanya.
MAKI tidak akan melarang ataupun ngotot agar DPR menganulir dua calon anggota BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana dan Harry Z Soeratin.