Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui program korporatisasi petani dalam bentuk koperasi modern.
Deputi III Kantor Staf Presiden Panutan S Sulendrakusuma menyakini program ini akan meningkatkan daya saing petani yang tergabung dalam koperasi saat menjual hasil pertanian.
"Presiden menekankan salah satu cara mencapai kesejahteraan masyarakat melalui korporatisasi. Sehingga petani bisa bekerja dalam mekanisme yang lebih terstruktur mulai dari produksi hingga pemasaran," ujar Panutan dalam keterangannya, Kamis (26/8/2021).
Untuk memastikan pelaksanaan program ini, Kantor Staf Presiden dan Kementerian Koperasi dan UMKM melakukan monitoring operasional salah satu koperasi modern yaitu Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah di Subang.
Koperasi yang telah berdiri sejak tahun 2016 ini beranggotakan 208 petani di mana sebagian besar pengurusnya merupakan petani milenial.
Baca juga: Kementan Ajak Stakeholder Bantu Beli Cabai Petani
"Implementasi teknologi pertanian mulai dari proses produksi hingga pemasaran terbukti efektif untuk menekan biaya produksi pertanian. Sehingga hasil dari koperasi ini memiliki daya saing cukup baik," ungkap Panutan.
Keberadaan Koperasi Produsen Gunug Luhur Berkah memudahkan para petani menyalurkan hasil pertanian mereka seperti kopi dan padi baik untuk pasar domestik maupun internasional.
Terbukti sejak tahun 2020 lalu Koperasi ini telah melakukan ekspor hasil pertanian ke negara Taiwan, Korea, dan Saudi Arabia.
Tak hanya bergerak dalam bidang pertanian saja, koperasi ini juga mengembangkan usaha dalam bidang lainnya seperti jasa pergudangan, perdagangan, eksport dan pelatihan berskala internasional.
Baca juga: Petani Ciamis Menjerit, Harga Cabai Terjun Bebas, Cabai Rawit Rp 10 Ribu Per Kg
"Hal ini merupakan wujud keberhasilan program korporatisasi baik on-farm maupun off-farm," ujar Panutan.
Program korporatisasi petani melalui koperasi modern merupakan bagian dari RPJMN, untuk meningkatkan kontribusi koperasi dalam PDB dari 5,1 persen menjadi 5,5 persen.