Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menyayangkan sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang masuk ke koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Menurutnya, PAN berkoalisi justru di saat rezim pemerintahan berada dalam performa terburuknya, terlepas dari persoalan pandemi dan dampak ekonomi.
"Ini menunjukkan PAN di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan terlihat sangat pragmatis, demi mengejar hal pragmatis dalam kekuasaan maupun kepentingan lainya," katanya saat dihubungi, Jumat (27/8/2021).
Ditambahkan Ubed, masuknya PAN juga akan berdampak pada demokrasi di Indonesia semakin tidak berkualitas.
"Dan tentu semakin berbahaya karena semakin bertambahnya pendukung rusaknya demokrasi," katanya Ubed.
Pasalnya, dikatakan Ubed, pemerintahan saat ini tengah dalam performa terburuk melalui indeks demokrasi, korupsi merajalela bahkan di saat pandemi, pelanggaran HAM semakin parah karena kasus HAM lama tak teratasi tetapi kasus HAM baru bermunculan, serta tentunya faktor ekonomi yang juga memburuk dengan defisit APBN yang parah dan utang negara membengkak.
Baca juga: Gabung Koalisi Jokowi, PAN Jawab Sindiran PSI soal Pengurus Jadi Menteri tapi Kader Tembaki Jokowi
"PAN seolah melegitimasi dan membenarkan langkah buruk rezim pemerintahan ini," lanjut Ubed.
Dia mengatakan konsolidasi koalisi pemerintah yang terlihat bertambah karena masuknya PAN bisa jadi menunjukkan situasi sedang berbahaya atau ada ketakutan rezim saat ini.
"Juga bisa jadi menunjukan konsolidasi semu karena ketidakpercayaan publik semakin luas saat ini, bahkan dunia internasional juga semakin tidak percaya dengan pemerintah saat ini," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan pimpinan Partai Politik koalisi pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (25/8/2021).
Pertemuan yang dimulai sejak pukul 15.00 WIB tersebut dihadiri oleh seluruh Ketum dan Sekjen Parpol koalisi pemerintah.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Nasdem Johnny Plate mengatakan bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya yakni Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Sekjen Ahmad Muzani, Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodwijk Paulus, Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, dan Ketum PPP Suharso Monoarfa dan Sekjen Arwani Thomafi.
"Tadi siang di mulai jam 3 sore telah dilakukan pertemuan reguler presiden Bapak Joko Widodo dengan ketua umum dan Sekjen partai koalisi Indonesia maju yang bertempat di Istana Negara," kata Plate, di Rumah Dinas Widya Chandra, Jakarta, Rabu, (25/8/2021).
Selain partai koalisi Jokowi-Ma'ruf, juga hadir Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen Eddy Soeparno. Kehadiran mereka kata Plate sebagai partai baru yang masuk koalisi pemerintah.
"Sahabat baru koalisi, Ketua Umum PAN, Bapak Zulkifli Hasan dan didampingi oleh Sekjen bapak Eddy Seoparno, sahabat baru kami dalam koalisi,"katanya.
Kehadiran PAN di koalisi, kata Plate semakin memperkaya gagasan dan pandangan serta ide baru dalam rangka melanjutkan pemerintahan dan mengisi demokratisasi di Indonesia.
Sementara itu Sekjen PAN Eddy Soeparno memilih untuk tidak berkomentar saat ditanya mengenai kehadiran PAN dalam pertemuan tersebut. Menurutnya kehadiran PAN akan dijelaskan oleh Sekjen partai lain.