Baca tanpa iklan
Menteri Non Partai Siap-siap Angkat Kaki
Sebaliknya, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta Ujang Komarudin menyatakan posisi menteri partai lebih aman dari reshuffle ketimbang menteri non partai.
Bahkan dia melihat kursi menteri PKB bakal dipertahankan dan tak diutak-utik. Dengan pertimbangan Nahdlatul Ulama selama ini mendukung penuh Jokowi.
"Soal kementerian desa dimana kader PKB ada, mungkin tak diganti. Karena dia orang partai dan kita tahu PKB dan NU selalu mem-back up penuh Jokowi," kata Ujang, ketika dihubungi.
Menurutnya, kursi menteri yang diduduki profesional justru berpotensi digeser untuk mengakomodasi masuknya PAN. Akan tetapi, kemungkinan lain bisa terjadi karena otoritas tetap berada di tangan presiden.
"Yang memungkinkan digeser untuk akomodasi PAN masuk kabinet, yaitu kementerian UMKM, Perhubungan, ESDM, atau bisa juga Kesehatan. Namun semuanya tergantung Jokowi, karena Jokowi yang punya otoritas dan hak prerogatif soal geser-menggeser dan mengganti menterinya," jelasnya.
Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio sepakat dengan analisis Ujang.
Menurut Hendri kalangan profesional lah yang berpotensi digeser oleh presiden. Dia juga menilai jatah kursi menteri partai saat ini juga tidak akan mengalami perubahan, hanya akan ada penambahan dari PAN yang mengambil kursi menteri non partai.
"Yang potensi digeser untuk mengakomodasi PAN itu kemungkinan besar kementerian yang diisi profesional. Yang jelas jatah parpol yang sudah ada sekarang nggak akan ada perubahan. Justru tempat profesional yang akan diberikan satu kursi untuk PAN," kata Hendri, ketika dihubungi.
Founder lembaga survei KedaiKOPI itu menyebut kemungkinan besar PAN akan mengisi kementerian koperasi dan UMKM.
Baca juga: PAN Gabung Pemerintah, PKS Ingatkan Jangan Jadi Koalisi Obesitas
Dari sosok-sosok potensial di tubuh partai berlambang matahari terbit itu, dia menyebut Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno memimpin.
"Kalau dari yang ada, yang berpotensi digeser itu kemungkinan besar PAN ini akan mengisi UMKM. Saya menjagokan Eddy Soeparno, alasannya dua. Pertama adalah peremajaan, muda, masih energik. Kedua, Eddy Soeparno belum pernah masuk dalam kabinet," kata Hendri.
Berkaca Pengalaman
Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan ada tiga kementerian yang relatif cocok andai PAN masuk kabinet.
Kecocokan tersebut ada karena korespondensi historisnya.
Kementerian yang dimaksud antara lain kementerian koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan (PMK); kementerian perhubungan; serta kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (PAN-RB).
"Kader PAN pernah menjabat di tiga kementerian ini di era Jokowi. Jadi jika dikerucutkan lagi, yang paling pas atau tepat buat PAN itu di kementerian PMK," ujar Adi, ketika dihubungi.
"Tapi persisnya tentu hanya Jokowi yang bisa menentukan. Karena Jokowi kerap bikin kejutan, apapun bisa terjadi di luar prediksi dan di luar kebiasaan," imbuhnya.
Senada, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan bisa jadi PAN akan menempati pos-pos kementerian yang pernah ditempati sebelumnya.
Walaupun tak mustahil pula kementerian lain bakal ditempati jika diperlukan pergantian karena kondisi dan kinerja.
Akan tetapi Qodari melihat sorotan utama PAN adalah kepada Zulkifli Hasan selaku ketua umum.
Dari latar belakang yang bersangkutan, Qodari melihat akan cocok apabila PAN menempati posisi menteri koordinator PMK dengan Zulhas sebagai pengisi jabatan itu.
"Nah kalau pak Zulhas masuk kabinet, melihat latar belakang beliau sudah pernah menteri kehutanan, kemudian Ketua MPR, saya kira posisinya kemungkinan posisi senior dan itu adalah Menko. Tapi Menko apa? Beliau ini punya latar belakang Muhammadiyah, ya kemungkinan Menko PMK," ujar Qodari.
Namun kemungkinan tersebut sangat bergantung kepada mau tidaknya Zulkifli Hasan mengemban jabatan itu. Menurut Qodari pribadi, besan Amien Rais itu harusnya mau menerima jika ada tawaran dari presiden.
"Karena beliau adalah simbol bagi PAN, dan kalau ada penilaian bagi menteri dan bagus kinerjanya tentu itu akan bermanfaat bagi PAN secara keseluruhan," tambahnya.
Pengganti KSP Dikabarkan Sudah Ada
Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribunnetwork, salah satu yang bakal terkena perombakan di jajaran kabinet Indonesia Maju adalah kepala staf presiden (KSP).
Dari informasi itu pula dikabarkan posisi KSP sudah memiliki pengganti. Sosok pengganti itu dikabarkan adalah Panglima TNI saat ini, yang akan memasuki masa pensiun.
Qodari melihat isu ini sangat mungkin benar adanya. Sebab melihat latar belakang orang yang dipilih menjabat KSP dari militer, maka berpeluang diganti dari kalangan militer pula.
"Karena sedikit banyak maksud militer di KSP, khususnya Pak Moeldoko itu dulu melakukan perimbangan politik dengan salah satu tokoh di luar oposisi yaitu Pak Gatot yang notabene latar belakangnya juga bintang empat angkatan darat. Jadi sangat masuk akal kalau kemudian KSP nanti dari Panglima TNI juga," kata Qodari.
Dengan lebih kerapnya posisi KSP diisi jenderal bintang empat dari angkatan darat, Qodari mengatakan tak mustahil posisi KSP bakal diberikan kepada kepala staf angkatan darat (KASAD).
Hal itu dikarenakan Panglima TNI saat ini berasal dari matra angkatan udara.
"Nah kalau pengganti Panglima TNI saat ini, melihat pola sebelumnya berarti akan mengarah ke KASAL ya. Karena dua terakhir itu AD dan AU, jadi berikutnya AL. Sehingga KSP peluangnya selain dari Panglima TNI juga dari KASAD. Apalagi KASAD juga sama-sama bintang empat seperti pak Moeldoko," katanya.
Sementara itu, Ray Rangkuti selaku Direktur Eksekutif Lingkaran Mardani sangat setuju posisi KSP diganti bila reshuffle kabinet terjadi.
Ada dua pertimbangan yang dilihat Ray. Pertama, bahwa tidak ada prestasi yang gemilang, semua berjalan datar dan normatif. Lompatan untuk memperbaiki kinerja kantor kepresidenan sepertinya biasa saja.
Kemudian, pertimbangan kedua Ray adalah sudah dua kali Moeldoko selaku kepala staf presiden melakukan tindakan yang jauh dari tugas pokoknya.
"Yakni ikut campur dalam internal Partai Demokrat dan melakukan somasi terhadap aktivis anti korupsi. Dua aktivitas yang justru menambah wajah pemerintahan Pak Jokowi makin negatif," kata Ray.
"Maka dengan mengganti beliau, setidaknya ada dua hal yang dapat diraih Jokowi, yaitu tidak perlu lagi dikaitkan dengan segala aktivitas politik pak Moeldoko, serta memberi kesempatan yang luas kepada pak Moeldoko untuk melangkahkan kaki menuju cita politik beliau," katanya. (Tribunnetwork/Vincentius Jyestha)