Temui Pimpinan DPD, Aliansi Rakyat Desak PT TPL Ditutup Permanen

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi Gerakan Rakyat Tutup PT Toba Pulp Lestari (TPL) menemui Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/9/2021).

Aliansi tersebut menyampaikan aspirasi tentang kerusakan alam di Danau Toba karena kehadiran PT TPL.

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum Yayasan Percepatan Pembangunan Kawasan Danau Toba Laurensius Manurung menjelaskan, hadirnya gerakan ini karena prihatin terhadap kondisi masyarakat di sekitar Danau Toba.

Dikatakannya, selama PT TPL beroperasi banyak berbagai masalah yang ditimbulkan.

"Pertama masalah lingkungan sudah pasti, masyarakat terkena dampak lingkungan. Pada awalnya malah kalau kita di kawasan Danau Toba baunya itu luar biasa dan pada saat itu masyarakat itu mulai bereaksi melawan," katanya.

"Tapi sebenarnya industri ini tidak cocok di lokasi itu karena pada saat itu Menteri Lingkungan Pak Emil Salim menolak sebenarnya, tapi pada kondisi itu berbagai cara pabrik ini berdiri," lanjutnya.

Baca juga: DPD RI Kaji Aduan Aliansi GERAK Tutup TPL

Laurensius menegaskan pabrik tersebut tidak cocok berdiri di sekitar kawasan Danau Toba.

Sebab, banyak pohon pinus yang ditebang dan akibatnya merusak ekosistem di sana.

Terakhir, terjadi banjir dan longsor di daerah Parapat, Kabupaten Simalungun.

"Tahuun 1999 sebenanrya pabrik ini sudah ditutup oleh Pak Habibie, karena ada penolakan dari masyarakat tapi ada suatu perkembangan 4 tahun kemudian berubah nama dari IIU (Inti Indorayon Utama) menjadi TPL, Toba Pulp Lestari dari tahun 2003 sampai hari ini timbul gejolak di masyarakat," ujarnya.

"Gerakan ini makin membesar karena kita lihat ada ketidakcocokan antara industri ini, yang paling hebat kalau kita lihat dari laporan keuangan dari perusahaan ini merugi terus. Kemudian kontribusi kepada masyarakat dan negara apa? bahkan kalau kita lihat karyawan hanya 1.100 orang ditambah dengan buruh harian lepas," lanjutnya.

Baca juga: KLHK Sanksi PT TPL Terkait Pencemaran Limbah Industri di Danau Toba

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan mengatakan, industri tersebut sebenarnya sudah diprotes sebelum ada pabrik dan izin operasi.

Sebab, dia menjelaskan industri pulp dan rayon dikenal sebagai industri kotor.