Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kenapa data kekayaan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum muncul di situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Sebabnya, Pelaksana tugas juru bicara KPK Ipi Maryati Kuding menjelaskan, laporan mantan Kapolri itu belum lengkap.
Padahal, dikatakan Ipi, Tito Karnavian sudah menyetorkan laporan harta kekayaan tepat waktu.
Baca juga: KPK Minta Mendagri Tito Karnavian Segera Lapor Harta Kekayaan Periodik 2020
"KPK telah melakukan proses verifikasi dan terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi. Sehingga, saat ini LHKPN-nya masih dalam proses verifikasi menunggu kelengkapan dan belum dapat diumumkan," kata Ipi dalam keterangannya, Senin (20/9/2021).
Plt jubir bidang pencegahan ini menuturkan, Tito menyerahkan LHKPN pada 31 Maret 2021. Namun, saat diverifikasi tidak lengkap.
KPK hingga saat ini masih mencoba menghubungi Tito untuk melakukan perbaikan data.
"KPK telah menghubungi dan menginformasikan kepada Mendagri agar melengkapi kekurangan dokumen tersebut. Dalam komunikasi yang kami lakukan, kekurangan dokumen akan disampaikan pada kesempatan pertama," tutur Ipi.
Baca juga: Tito Karnavian: Kasus Serupa Sengketa Sipadan dan Ligitan Jangan Sampai Terulang
Ipi berharap perbaikan segera dilakukan. Setelah itu, total kekayaan Tito akan dipublikasi seperti penyelenggara negara lainnya.
"KPK mengapresiasi para Penyelenggara Negara yang telah memenuhi kewajiban LHKPN-nya secara periodik dengan jujur, benar, dan lengkap," ujar Ipi.
Diberitakan, LHKPN milik Tito Karnavian periode 2020 belum ada di situs resmi KPK.
KPK meminta Tito segera menyerahkan kewajibannya.
"Jadi, undang-undang secara tegas sudah menyatakan demikian (harus dilaporkan)," kata Ipi dalam telekonferensi di Jakarta, Jumat (17/9/2021).
LHKPN milik Tito saat menjadi menteri yang ada dalam situs resmi KPK hanya periode 2019.
Laporan itu merupakan tahun pertama Tito menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.
Dari penelusuran Tribunnews.com di situs elhkpn.kpk.go.id, total harta kekayaan Tito Karnavian yaitu sebesar Rp 18,09 miliar atau tepatnya Rp 18.090.466.263 untuk laporan periodik 2019. Laporan itu ia sampaikan ke KPK pada 13 Januari 2020.
Harta kekayaan Tito paling banyak disumbang dari kas dan setara kas yang nilainya Rp 9,53 miliar atau tepatnya Rp 9.532.725.263.
Baca juga: 19 Ribu Pejabat Belum Lengkapi LHKPN ke KPK
Aset terbesar kedua dikontribusi dari kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp 8,29 miliar atau tepatnya Rp 8.297.741.000. Ada 11 bidang tanah dan bangunan yang dilaporkan Tito dalam LHKPN.
Aset properti tersebut tersebar paling banyak di Kota Palembang. Sisanya berada di Kota Jakarta Selatan dan Kota Tangerang. Sebagian besar propertinya merupakan hasil sendiri, sisanya berasal dari hibah tanpa akta.
Baca juga: Kekayaan Jokowi di LHKPN Naik Jadi 63 Miliar Tapi Motor Chopper ’Hilang’ dari Garasinya
Yang menarik, Tito Karnavian tidak melaporkan kepemilikan kendaraan, baik roda dua maupun roda empat. Ia hanya melaporkan memiliki harta bergerak lain yang taksiran nilainya sebesar Rp 260 juta.
Tito tercatat juga tidak memiliki kekayaan berupa surat berharga, serta tidak memiliki utang dalam laporan LHKPN yang dibuatnya.