Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (27/9/2021).
Aksi digelar terkait pemecatan 57 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Hal tersebut dinilai BEM SI semakin melemahkan lembaga antirasuah itu.
Mengutip Tribunnews, polisi telah mengerahkan 1.200 personel untuk memperketat keamanan di sekitar Gedung Merah Putih.
Tak hanya itu, ada mobil water cannon, mobil pengurai massa, dan pemadan kebakaran, yang turut berjaga di lokasi aksi unjuk rasa.
Baca juga: Pegawai KPK Pantau Demo BEM SI dari Lantai 15 Gedung Merah Putih
Baca juga: Aliansi BEM SI Tuntut Jokowi, Koordinator Aksi Sebut Murni Keinginan Mahasiswa, Tak Ada Politik
Terkait aksi itu, koordinator aksi, Zakky Musthofa Zuhad, menegaskan tidak ada keterlibatan partai politik manapun atau kepentingan politk lain.
Ia memastikan aksi dilakukan atas insiatif BEM SI sendiri.
"Murni karena kita merasa KPK sudah sangat dilemahkan dan kami mengawalnya sejak revisi UU KPK, puncaknya setelah 57 pegawai ini dipecat," ujarnya, Senin, dilansir Tribunnews.
Ia menerangkan aksi tersebut diikuti oleh mahasiswa dari berbagai daerah, seperti Lampung, Padang, Kalimantan, Mataram, Tasikmalaya, Purwokerto, Solo, dan Yogyakarta.
Para mahasiswa, kata Zakky, datang secara sukarela dan patungan untuk biaya transportasi serta akomodasi.
Profil Zakky Musthofa Zuhad
Zakky Musthofa Zuhad, yang merupakan koordinator aksi BEM SI adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS).
Menurut Pangkalan Dakta Pendidikan Tinggi (PDDikti), ia masuk sebagai mahasiswa Hukum UNS pada 2017 lalu.
Pada 30 Desember 2020 lalu, Zakky terpilih sebagai Presiden BEM UNS tahun 2021.
Mengutip situs resmi UNS, ia didampingi wakilnya, Abdullah Alhaddad, selama satu periode mendatang.
Baca juga: BEM SI Demo di KPK, Dirlantas Polda Metro Pastikan Jalan Rasuna Said Bisa Dilintasi
Baca juga: Bakal Didemo BEM SI, 600 Personel Polisi Jaga Gedung KPK
Zakky diketahui aktif di sejumlah organisasi.
Di akun Instagram dan LinkedIn, Zakky mencantumkan dirinya merupakan bagian dari:
- Badan Kelengkapan Majelis Wali Amanat (WMA) UNS Unsur Mahasiswa dan Badan Perlengkapan;
- Muda Medika sebagai Chief Marketing Officer (CMO);
- Rumah Kepemimpinan;
- BEM SI sebagai Korsu Hukum dan HAM.
Pada 2019 lalu, Zakky terpilih sebagai Duta Generasi Berencana (GenRe) UNS.
Dikutip dari situs resmi UNS, ia keluar sebagai juara satu dalam ajang tersebut setelah sukses bersaing dengan 15 finalis lainnya.
“Rasanya luar biasa, terharu, dan tidak menyangka. Ini adalah beban kami untuk bersama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peran kami sebagai Duta GenRe,” ujar Zakky kala itu.
Baca juga: BEM SI Gelar Aksi di KPK Hari Ini, Bakal Diikuti Ribuan Orang, Mahasiswa Daerah Urunan Sewa Bus
Baca juga: Ultimatum Tak Digubris Jokowi, BEM SI Demo di KPK Siang Ini
Pernah Komentari Baliho Puan Maharani
Pada Agustus lalu, Zakky Musthofa Zuhad pernah berkomentar soal baliho Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang tersebar di sejumlah titik di Kota Solo, Jawa Tengah.
Kala itu, Zakky menilai para politisi tak memiliki kepekaan terhadap masalah pandemi Covid-19.
"Seharusnya di masa pandemi orang-orang yang berada di golongan menengah ke atas melakukan subsidi silang membantu mereka yang sedang terdampak akibat Covid-19," katanya pada Kamis (5/8/2021), dikutip dari TribunSolo.
"Bukan malah berlomba membuat baliho, menghamburkan uang hingga miliaran yang bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat," tambahnya.
Lebih lanjut, Zakky mengatakan masyarakat saat ini sudah cerdas.
Mereka, ujarnya, sudah mengerti pemasangan baliho para politisi, termasuk Puan, dalam rangka menuju Pilpres 2024.
Ia menilai, berkampanye melalui baliho atau reklame saat ini sudah terlalu kuno bagi para milenial.
Karena itu, menurutnya baliho-baliho para politisi justru membuat generasi muda merasa muak.
"Anak muda dihadapkan dengan baliho-baliho tidak hanya dari Puan Maharani, namun juga politisi lainnya, justru menjadi muak."
Baca juga: Pengamat Sebut Ultimatum BEM SI Sama Dengan Mendorong-dorong Presiden Intervensi Pengangkatan ASN
Baca juga: Faldo Maldini Respons Ultimatum BEM SI ke Jokowi
"Justru anak muda yang antipati terhadap politik semakin banyak, melihat politisi hanya pencitraan tanpa bukti," katanya.
"Banyak meme yang bertebaran di dunia maya soal baliho, tidak ada yang menganggap serius dan hanya menjadi guyonan belaka," pungkasnya.
BEM SI Ultimatum Presiden Jokowi
Sebelum menggelar aksi unjuk rasa, BEM SI dan Gerakan Selamatkan KPK (GASAK) melayangkan ultimatum pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar berpihak pada pemberantasan korupsi.
Mereka meminta Jokowi berpihak pada 57 pegawai KPK yang dipecat karena tak lolos TWK agar diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), sesuai janjinya pada kampanye Pilpres untuk memperkuat lembaga antirasuah.
BEM SI dan GASAK memberikan waktu selama 3x24 jam, terhitung sejak 23 September 2021.
Jika Jokowi mengabaikan permintaan tersebut, maka mereka akan melakukan aksi.
"Maka kami aliansi BEM Seluruh Indonesia dan GASAK memberikan ultimatum kepada Presiden Jokowi untuk berpihak dan mengangkat 56 pegawai KPK menjadi ASN dalam waktu 3x24 jam, tercatat sejak 23 September 2021," bunyi surat terbuka yang dilayangkan kepada Presiden Jokowi, Kamis (23/9/2021).
"Jika Bapak (Presiden Jokowi) masih saja diam tidak bergeming."
"Maka kami bersama elemen rakyat akan turun ke jalan menyampaikan aspirasi yang rasional untuk Bapak realisasikan," lanjutnya.
Pada aksi yang digelar Senin, seorang perwakilan BEM SI menegaskan mereka hadir di KPK bukan untuk membela 57 pegawai lembaga antirasuah yang dipecat karena tak lolos TWK.
Melainkan, mereka beraksi untuk membela keadilan dan kebenaran dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Kita tak akan diam jika keadilan diinjak-injak," seru orator BEM SI, Senin, dilansir Tribunnews.
Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Komentar BEM UNS Solo Soal Baliho Puan Maharani : Itu Malah Jadi Guyonan Semata
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Ilham Rian Pratama/Fransiskus Adhiyuda, TribunSolo/Muhammad Irfan Al Amin)