Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pengacara Nasional (DPN) Indonesia resmi mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
LBH ini didirikan di lokasi yang sangat strategis di sebelah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang Juga merupakan Pengadilan Niaga-HAM-Tipikor-Hubungan Industrial.
Pendirian LBH ini sebagai upaya dari DPN Indonesia membantu masyarakat kecil yang tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum dalam mencari keadilan.
"Pendirian LBH DPN Indonesia ini ditujukan untuk membantu masyarakat tanpa melihat status sosial, ekonomi, suku, agama dan etnis, serta pilihan politik. Semuanya ditujukan untuk mereka yang mencari keadilan," kata Presiden DPN Indonesia, Dr Faizal Hafied, SH., MH di Jakarta, Senin (27/9/2021).
"Kerja ini merupakan kerja sosial, untuk bangsa dan negara. Ditujukan untuk rakyat kecil yang membutuhkan bantuan untuk mencari keadilan," imbuhnya.
Faizal menjelaskan saat ini LBH DPN Indonesia baru berada di Jakarta.
"Ke depannya akan disusul pendirian di seluruh provinsi di Indonesia," ujarnya.
LBH DPN Indonesia akan diperkuat sejumlah advokat handal dan para calon Advokat yang mempunyai misi membantu masyarakat kecil yang sedang mencari bantuan hukum cuma-cuma.
Advokat-Advokat tersebut diantaranya adalah Managing Director Dr (Can) Roni Suminto, SH., MH, Direktur Pidana Krisnadi Bremi, SH, Direktur Perdata Ihsan Firmansyah, SH, Direktur Magang & Keanggotaan Faruqi Robbani, SH., M.Kn, Direktur Kerjasama & Filantropi Fritz Paris Junior Hutapea, LLB., SH.
Staf-staf LBH DPN Indonesia juga adalah lulusan-lulusan terbaik dengan Predikat Cumlaude dari Fakultas Hukum seluruh Indonesia.
“LBH ini akan diisi para Advokat dan calon Advokat, lulusan terbaik dari universitas diseluruh Indonesia, serta dari 33.000 alumni pendidikan khusus profesi advokat yang dilakukan FHP Law School," ujar Faizal.
Selain memberikan bantuan hukum ke masyarakat, LBH DPN Indonesia juga memberikan kesempatan bagi para calon advokat untuk magang baik dengan sistem Luring (offline), daring (online) maupun hybrid (offline & online) sebelum dilantik sebagai advokat.
Sistem magang daring dan hybrid ini pertama kali diperkenalkan oleh DPN Indonesia dan LBH DPN Indonesia menyikapinya pandemi Covid-19 yang masih terjadi di Indonesia dalam rangka mendukung program pemerintah mengatasi pendemi Covid-19.
"DPN Indonesia membuka kesempatan bagi seluruh calon advokat yang telah melakukan PKPA untuk bisa magang di LBH DPN Indonesia dengan 3 sistem tersebut sebagai kontribusi calon advokat, bagi bangsa dan negaranya," ujarnya.
Ujian Profesi Advokat Online Serta Pelantikan & Peyumpahan Advokat
DPN Indonesia juga telah selesai melaksanakan PKPA Merah Putih yang diikuti oleh 410 calon advokat lulusan berbagai universitas di seluruh Indonesia yang berhasil memecahkan rekor nasional penyelenggaraan PKPA dengan
jumlah terbesar yang pernah dilaksanakan oleh Organisasi Advokat di Indonesia.
Menurut Dr Faizal Hafied, 250 peserta diantaranya adalah mahasiswa berprestasi baik akademik maupun non akademik serta lulusan terbaik dengan predikat cumlaude dari berbagai universitas di seluruh Indonesia.
Selanjutnya DPN Indonesia kembali akan menggelar Program PKPA Sumpah Pemuda yang akan dilaksanakan Pada tanggal 28 Oktober - 28 November 2021 dan memanggil Lulusan Fakultas Hukum di seluruh Indonesia untuk mengikuti PKPA Sumpa Pemuda tersebut.
Untuk Info Lengkap dapat di lihat di IG @fhp_law_school dan IG @dpnindonesia.
Menurut Faizal, DPN Indonesia juga telah menggelar ujian profesi advokat (UPA) gelombang ke-4.
Ujian ini telah dilakukan secara online (daring) pada Sabtu (25/9/2021) lalu yang diikuti 300 lebih peserta dari seluruh Indonesia.
"Sampai periode ke-4 ini berarti sudah ribuan yang ujian advokat di DPN Indonesia," ujarnya.
Antusiasme para calon advokat dari seluruh Indonesia sangat tinggi untuk bergabung dengan Organisasi Advokat DPN Indonesia ini, yang memiliki Moto “Muda, Maju, Jaya, Sukses” Serta “Melayani dan Mengayomi Sepenuh hati”.
Untuk cara bergabung dengan DPN Indonesia bisa lihat di www.dpnindonesia.or.id
“Pengumuman UPA Online tahap 4 akan dilakukan pada 1 Oktober 2021," jelas Faizal.
Sekaligus mengumumkan Ujian Profesi Advokat Online Periode ke-5 yang akan dilaksanakan pada Sabtu 18 Desember 2021.
Sebagai bukti nyata komitmen DPN Indonesia kepada seluruh anggota dan calon anggota dalam melakukan proses rekrutmen advokat yang berkualitas dengan sistem yang uptodate dan terintegrasi secara berkesinambungan.
Pendaftaran dibuka mulai 1 Oktober 2021.
Setelah itu, DPN akan melakukan pelantikan dan penyumpahan Advokat pada Oktober-Desember 2021 di Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, jadi Pelantikan akan digelar diseluruh Indonesia.
"DPN Indonesia juga akan melakukan pelantikan dan penyumpahan advokat pada Oktober-Desember 2021 yang dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia," jelas Faizal.
Dengan konsistensi serta inovasi-inovasi baru tersebut, DPN Indonesia menjadi organisasi advokat paling aktif dan terdepan saat ini di Indonesia.