Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima Kostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman menjawab pertanyaan terkait isu kebangkitan PKI atau komunisme di Indonesia.
Dudung berpandangan apabila PKI benar-benar bangkit seharusnya ia telah menerima laporan dari jajaran bawah.
Pasukan di Kostrad, kata dia, juga memiliki pembinaan teritorial dengan radius 500 meter, 1 km, sampai 5 km.
Dengan demikian apabila terjadi perkembangan signifikan di antaranya kegiatan yang terpengaruh dengan komunisme, kata Dudung, maka pihaknya akan tahu lebih dulu.
Baca juga: Muncul Spanduk Tolak Nobar Film G30S/PKI di Menteng, Kapolsek Beri Penjelasan
Namun demikian, ia menyoroti isu tersebut yang muncul dan digaungkan setiap September.
Padahal, kata dia, TNI mewaspadai ancaman ideologi tersebut setiap saat.
Hal tersebut disampaikannya menjawab pertanyaan warga dalam program Talk Highlight Radio Elshinta Jakarta bertajuk "Menjaga NKRI" bersama Pangkostrad Letjen Dudung Abdurachman yang disiarkan di kanal Youtube Radio Elshinta pada Kamis (30/9/2021).
"Tak hanya sekedar PKI yang kita waspadai, tapi juga ekstrem kanan juga. Ini yang harus kita waspadai. Jangan kita mengalihkan ke PKI yang sudah dibubarkan dan saat ini sudah, menurut saya, sudah tak ada, kemudian dihembuskan kembali dengan dalil apapun, seakan-akan itu ada," kata Dudung.
Baca juga: Presiden PKS Instruksikan Anggota Partai Tonton Film Pengkhianatan G30S/PKI
Menurutnya kekhawatiran tersebut kadaluarsa dan justru menghadirkan kebohongan yang disamarkan.
Seakan-akan, kata dia, kebohongan tersebut terus berulang sehingga masyarakat percaya.
"Padahal itu sudah tak ada. Kita yakin lah. Percaya sama TNI, bahwa TNI itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan seluruhnya untuk kepentingan rakyat," kata Dudung.
Terkait hal itu, Dudung menceritakan pengalamannya ketika menjabat sebagai Pangdam Jaya.
Ia mencermati di negara-negara berpenduduk muslim seperti Afghanistan, Irak, Iran, Libya, Lebanon, Kuwait, Mesir, dan sebagainya telah terjadi konflik yang membuat negeri mereka porak poranda.
Sementara di Indonesia sebagai negara dengan umat muslim terbanyak di dunia, ia mensinyalir ketika itu sudah mulai ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kepentingan politik dan pribadinya menggunakan dalil-dalil agama.