Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa hukum Partai Demokrat kubu KSP Moeldoko, Rusdiansyah menanggapi ungkapan Juru Bicara Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Herzaky Mahendra Putra terkait adanya permintaan dari Moeldoko untuk menjadi petinggi partai.
Sebelumnya Herzaky mengatakan permintaan itu dilayangkan Moeldoko saat pensiun menjadi perwira tinggi TNI dan melepas jabatan sebagai Panglima TNI.
Rusdiansyah menepis tudingan tersebut sebab Moeldoko yang notabenenya merupakan mantan Panglima TNI tidak mungkin meminta jabatan hanya sebagai Petinggi Partai.
"Mungkin kalau maju jadi Presiden mau, emang apa ketua partai itu, mana mau lagi memimpin TNI terus hanya mengambil menjadi ketua Partai kecil, ngapain," kata Rusdiansyah saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (4/10/2021).
Baca juga: Kubu Moeldoko Respons Soal Ancaman Kehormatan akan Turun dalam Polemik Partai Demokrat
Atas dasar itu dirinya secara tegas menyebut kalau ungkapan yang dilayangkan anak buah AHY itu adalah tidak rasional.
Itu mendasar pada jabatan terakhir yang diemban oleh Moeldoko yang merupakan pimpinan tertinggi di institusi militer Tanah Air.
"Itu kan tidak rasional ya, tidak rasional itu, yang rasional-rasional saja," tegasnya.
Sebelumnya disebutkan, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko kerap menemui mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediamannya, Cikeas, Barat.
Juru Bicara sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan pertemuan itu diawali atas ambisi Moeldoko untuk menjadi Presiden.
"Konstruksi besar dari persoalan yang terjadi di Partai Demokrat ini dimulai dari ambisi seorang KSP bernama Moeldoko yang ingin sekali menjadi Presiden," kata Herzaky saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Minggu (3/10/2021).
"Sedangkan ambisi menjadi Presiden ini, pertama kali muncul pada 2014. Ada seorang pengusaha nasional yang menghadap Presiden SBY dan meminta restu Pak SBY, agar PD (Partai Demokrat) mengusung Moeldoko sebagai Calon Presiden," sambungnya.
Padahal kata Herzaky, KSP Moeldoko saat itu masih menjadi perwira aktif dan baru saja diangkat menjadi Panglima TNI.
Tak cukup di situ, setahun setelahnya Moeldoko kembali mendatangi SBY.