Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat mengakui ada pihak-pihak yang tak ingin sang ketua umum mereka yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berhubungan baik dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra ketika menjawab bagaimana hubungan dan komunikasi antara AHY dengan Jokowi.
Herzaky awalnya mengatakan hubungan AHY dan Jokowi baik adanya.
Keduanya juga sering melakukan komunikasi namun tak semuanya diungkap ke publik.
Salah satunya karena ada yang tak ingin keduanya menjalin hubungan baik.
"Kami juga sering lakukan komunikasi, tetapi namanya komunikasi tokoh publik tidak semua bisa kami umbar di publik. Karena bagi kami yang lebih penting adalah bagaimana kita ada pemahaman. Dan mohon maaf di antara pak Jokowi dan Mas AHY seringkali ada yang tidak ingin hubungannya baik," ujar Herzaky, saat wawancara khusus dengan redaksi Tribun Network, Selasa (5/10/2021).
Baca juga: Hadapi Judicial Review, Demokrat Berharap Jokowi Tetap Konsisten Tempatkan Hukum sebagai Panglima
Dia mengatakan ada pihak-pihak yang memprovokasi dan menyampaikan bahwa Demokrat mencoba melakukan sesuatu dengan berhubungan dengan presiden.
Bahkan kejadian ini berulang kali terjadi, tak hanya saat AHY memegang tampuk kepemimpinan di Partai Demokrat.
Namun juga saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjadi orang nomor satu di partai berlambang mercy itu.
"Jangankan Mas AHY bahkan ketika Pak SBY menjadi ketum pun hal itu ada. Seakan-akan bahwa 'oh yang melakukan ini Demokrat', 'oh yang melakukan ini Pak SBY'. Ini ada hal-hal seperti itu yang disampaikan," kata Herzaky.
Demi mengantisipasi hal semacam itu semakin memburuk, lanjutnya, semenjak AHY terpilih sebagai ketua umum maka Demokrat berusaha menjalin komunikasi dengan semua pihak termasuk Presiden Jokowi.
"Karena kami tidak ingin ada kalau barrier komunikasi. Kan bahaya antar tokoh bangsa, antar elemen bangsa kalau ada barrier komunikasi. Bahaya itu, bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab," ucapnya.
Salah satu cara yang dipilih AHY adalah dengan melakukan komunikasi informal, tidak bersifat formal seperti duduk bersama di Istana.
Dengan demikian, Partai Demokrat bisa menjelaskan situasi apapun kepada presiden.
"Misalnya contoh ketika ada GPK PD. Saat itu kader-kader kami menginformasikan bahwa ada pertemuan dengan bapak KSP Moeldoko dan di dalam pertemuan itu ada statement di antara yang hadir bahwa ini sudah didukung oleh Istana, oleh Menko Polhukam, dan Menkumham," kata dia.
Ketika itu terjadi, Herzaky menegaskan pihaknya tak langsung mengumbar informasi tersebut ke publik.
Melainkan bersurat dahulu kepada Presiden Jokowi.
Sehingga ketika Demokrat mengadakan konferensi pers untuk mengungkap ada upaya pengambilalihan Partai Demokrat, Jokowi sudah mengetahui terlebih dahulu dan tak bertanya-tanya.
"Jadi kami lakukan komunikasi dulu dengan bapak Presiden Joko Widodo sebelum kami melakukan konferensi pers, sehingga beliau tidak salah tafsir kok ada kaitannya dengan anak buah saya tapi kok saya tidak dikasih tahu duluan," ungkapnya.