Baca tanpa iklan
"Menurut bawaslu 2019 sengketa pileg bisa diselesaikan MK cuma 28 hari. Jadi kalau bisa pangkas dari 85 ke 28 hari itu kita sudah saving 57 hari," ujarnya
2. Masa Kampanye
Doli mengatakan Pemilu 2024 tak hanya sebatas Pilpres dan Pileg, tetapi juga Pilkada. Hal itu berimplikasi pada masa kampanye ketiga pelaksanaannya
"Kita sudah punya pengalaman, Pilkada 2017-2018 kan masa kampanye Pilkada 90 hari, tapi kemarin dengan kita hadapi pandemi Pilkada 2020 bisa kita pangkas 70 hari dan itu enggak ada masalah," tambahnya.
Baca juga: Belum Sepakat dengan Pemerintah, DPR Tunda Rapat Penetapan Jadwal Pemilu Serentak 2024
Terlebih, Doli menambahkan jika Pemilu 2024 diasumsikan suasananya pasca pandemi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, maka masa kampanye bisa diusahakan lebih singkat
"Kemarin kami sudah tetapkan kemarin 60 hari, tapi kalau masih bisa pangkas jadi 45 hari, maka masih ada space 15 hari. Tambah 57(dengan 15 hari) itu sudah 72 hari," katanya.
3. Pengadaan Logistik Dibuat Perpres
Dalam pendalaman tersebut, Doli mengatakan bahwa KPU ingin pengadaan logistik pemilu dibuat khusus aturannya, yakni dalam bentuk Perpres.
"Yang dimungkinkan untuk tidak dilakukannya tender, atau memudahkan distribusi segala macam. Kalau bisa diterbitkan, maka itu akan pangkas lagi bukan hanya waktu tapi juga energi," katanya.
Pasalnya, Doli menyebut terkadang masalah logistik Pemilu jadi hal yang rumit, terlebih jika menyangkut distribusi logistik ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau
4. Penyempurnaan Digitalisasi Tahapan Pemilu.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menilai tahapan pemilu, khususnya rekapitulasi, harus terus digunakan cars digitalnya
"Kalau nanti itu kita akan terapkan, ada evaluasi dan kemudian penyempurnaan-penyempurnaan, mudah-mudahan makin mudahkan lagi penyelenggara untuk lakukan tahapan ini," tuturnya
5. Sistem Data Kependudukan Harus Dibangun Lebih Baik
Persoalan data kependudukan termasuk pemilih menjadi satu atensi.
Doli berharap pada 2024 nanti, pemerintah sudah mampu membangun sistem data kependudukan yang baik.
"Yang valid, terintegrasi, tidak ada ego sektoral soal data dan sistematis. Kalau bisa dilakukan ini akan mudahkan penyelenggara yang selama ini dibebani kerja pemutakhiran data pemilih," katanya.