Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Satu di antara pendiri Demokrat, Hencky Luntungan, mengatakan partai berlambang Mercy ini suatu saat akan menjadi partai yang besar ketika lepas dari tangan dinasti politik Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mengingat, kepengurusan partai saat ini dilanjutkan oleh putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Saya yakin kelak Partai Demokrat akan besar ketika lepas dari tangan dinasti Cikeas (Partai Demokrat)" kata Hencky, Kamis (7/10/2021), dikutip dari Tribunnews.com.
Pernyataan ini dilontarkan Hencky saat menanggapi gejolak yang terjadi antara dua kubu di Partai Demokrat, yakni kubu AHY dengan KSP Moeldoko.
Mengenai siapa yang paling tepat memegang kebijakan terkait kepengurusan Partai Demokrat, Hencky memberikan opsi.
Baca juga: Wasekjen Partai Demokrat Dukung Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Lapas
Baca juga: Meski Dikudeta Moeldoko, Survei SMRC Sebut Elektabilitas Demokrat Dipimpin AHY Malah Naik Tajam
Pihaknya malah mengusulkan agar diadakan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat sekali lagi secara terbuka.
Ini, kata Hencky, merupakan sebuah pemikiran yang bagus dan modern supaya keributan antara kubu AHY dan kubu Moeldoko tak terjadi lagi.
Meski begitu, menggelar KLB ulang adalah keputusan SBY, sehingga ini sangat tergantung dari keberanian SBY dan AHY.
Opsi tersebut disampaikan Hencky, karena menanggapi dua opsi yang sebelumnya dilontarkan juru bicara Partai Demokrat kubu AHY, Herzaky Mahendra Putra.
Dua Opsi Kubu AHY Untuk Moeldoko
Sebelumnya, juru bicara yang juga bertindak sebagai Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky, telah memperingatkan KSP Moeldoko untuk tidak mengganggu kepengurusan Partai Demokrat.
Jika memang berambisi menjadi presiden, Herzaky meminta Moeldoko untuk mendirikan partai sendiri.
Hal tersebut disampaikan oleh Herzaky dalam keterangan pers Partai Demokrat yang disiarkan secara virtual melalui Kompas TV, Minggu (3/10/2021).
"Jika memang (KSP Moeldoko) ada ambisi jadi presiden dirikanlah partai sendiri. Jangan mengganggu partai orang lain (Partai Demokrat)," kata Herzaky.
Menanggapi persoalan gugatan Moeldoko, Herzaky yang mewakili Partai Demokrat lantas memberikan dua pilihan kepada Moeldoko.
Baca juga: Pendiri Sebut Kisruh Partai Demokrat karena Manajemen Politik Amburadul dan Tak Sesuai Marwah
Pertama, kata Herzaky, Moeldoko bersedia menghentikan ambisinya untuk mengambil alih Partai Demokrat, mengakui kesalahan serta meminta maaf.
Atau pilihan yang kedua, Moeldoko dipersilakan melanjutkan ambisinya dan siap-siap kehilangan uang dan kehormatan, baik kehormatan pribadi maupun keluarganya.
Pilihan tersebut dikembalikan kepada Moeldoko.
"Saat ini kembali kepda Moeldoko, Beliau (KSP Moeldoko) memiliki dua pilihan, pertama menghentikan semua ambisinya untuk mengambil alih partai demokrat, mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada seluruh kader Partai Demokrat."
"Pilihan kedua, KSP Moeldoko silakan melanjutkan ambisinya dan siap-siap kehilangan, bukan saja uangnya tapi nama baik dan kehormatannya. BUkan saja kehormatan pribadi tapi juga kehrmatan keluarganya," tegas Herzaky.
Jika Moeldoko memilih pilihan yang pertama, maka Partai Demokrat berjanji akan memaafkan Moeldoko.
Baca juga: Kualitas, Kredibilitas dan Kapasitas Jadi Alasan Partai Demokrat Kubu Moeldoko Tunjuk Yusril
"Kami yakin masih ada ruang perbaikan bagi siapapun manusia yang tekah berbuat khilaf atau salah," terang Herzaky.
Namun, jika memilih pilihan yang kedua, maka Herzaky mengingatkan kepada Moeldoko untuk menempuh cara-cara yang demokratis dan beradab.
"Kami mengingatkan pada KSP Moeldoko, tempuhlah cara-cara yang demokratis dan beradab," sabung Herzaky.
Gugatan Moeldoko ke Partai Demokrat Kubu AHY
Terkait uji materi alias judicial review terhadap AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 yang diajukan Moeldoko ke Mahkamah Agung, Hencky menyebut ini akan menjadi terobosan baru.
Sehingga, sistem politik Indonesia tidak didominasi oleh politik dinasti.
Menurut Hencky, hanya pengujian materi AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 inilah yang dapat membuka pintu dinasti politik.
Baca juga: Minta Moeldoko Tak Ganggu Partainya, Demokrat: Jika Ambisi Jadi Presiden, Dirikan Partai Sendiri
"Bagi kami, (judicial review terhadap AD/ART) itu adalah sebuah terobosan yang tentunya ketika Pak Yusril mengajukannya dengan penjelasan bahwa ini akan membuka ruang agar sistem politik di Indonesia itu tidak didominasi oleh satu kekuatan dinasti dengan menguji seluruh AD/ART," ujar Hencky, Kamis, dikutip dari Tribunnews.com.
Mengingat, kata Hencky, dalam satu politik dinasti, pembuatan AD/ART-nya pun akan lekat dengan kepentingan pribadi.
Untuk itu, perlu adanya judicial review.
Sistem ini yang nantinya akan digunakan bangsa Indonesia dalam sistem pendidikan politik.
"Karena kalau dinasti akan suka-suka hati dong membuat AD/ART, sehingga perlu diadakan judicial review. Dan ini merupakan produk yang akan digunakan bangsa Indonesia dalam sistem pendidikan politik," terang Hencky.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Vincentius Jyestha Candraditya)