Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan kecenderungan demokrasi ilusi atau illusive democracy masih akan terus berlangsung selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Kecenderungan demokrasi ilusi itu ditandai dengan lemahnya check and balances dari DPR yang notabene adalah pengawas kinerja pemerintah.
"Tendensi illusive democracy akan terus berlangsung, ditandai dengan lemahnya checks and balances dari DPR," kata Firman dalam diskusi daring 'Setelah 2 Tahun Jokowi-Maruf: Pandemi, Legasi dan Tahun Politk', Jumat (22/10/2021).
Kata Firman, DPR yang kehilangan tugas pengawasannya sudah menjadi sikap alami di era pemerintahan Jokowi.
DPR disebut kurang kritis dan cuma hadir sebatas menjadi pendukung penguasa.
Baca juga: Ketua DPR Minta Pemerintah Jawab Kebingungan Masyarakat Soal PCR Sebagai Syarat Semua Penerbangan
"Kondisi semacam ini tampak telah menjadi natur DPR era Jokowi yang pada umumnya kurang kritis dan sekedar menjadi pendukung penguasa," ungkapnya.
Sikap tersebut terkonfirmasi saat DPR yang tidak terlalu terusik dengan lambannya respons pemerintah pusat sejak virus Corona mulai menyebar di Indonesia.
"Ini terkonfirmasi dari bagaimana sikap DPR yang tampak tidak terlalu terusik dengan kelambanan respons pemerintah pusat sejak virus mulai merebak. Begitupula saat munculnya inkonsistensi kebijakan dan kebijakan yang elitis," ucapnya.