Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dukungan dari komunitas masyarakat sipil untuk kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto atau yang disebut Komunitas Jokpro kembali meluas.
Setelah beberapa daerah mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-Prabowo (Jokpro) maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024, kali ini giliran Jokpro DKI Jakarta yang mendeklarasikan dukungan tersebut.
Deklarasi itu digelar pada Sabtu (23/10/2021) kemarin di Kantor Sekretariat Nasional Jokpro 2024 DKI Jakarta, Jalan Tegal Parang Selatan, Jakarta Selatan.
Ketua Umum Jokpro 2024 Baron Danardono mengatakan, bertambahnya dukungan dari warga DKI Jakarta dan beberapa tokoh masyarakat dalam gerakan Jokpro 2024 tersebut, dinilai menjadi bukti bahwa gagasan dan ide yang disampaikan memang berasal dari keinginan rakyat.
Mengingat kata dia, DKI Jakarta merupakan Ibu Kota Negara, oleh karenanya setiap gagasan dan cita-cita masyarakat untuk memasangkan Jokowi dan Prabowo di 2024 akan lebih terdengar.
"Pentingnya Jokpro 2024 Regional DKI Jakarta yakni sebagai barometer pergerakan dari gagasan ini," kata Baron dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tribunnews, Minggu (24/10/2021).
Baca juga: Giliran Komunitas Jokpro 2024 Jawa Timur Deklarasi, Seniman Djadi Galajapo Ikut Hadir
Adapun deklarasi dukungan ini dilakukan karena pihaknya mendasar pada rekam jejak Jokowi sebagai Presiden dalam memimpin bangsa ini.
Menurut pihaknya, Jokowi telah berhasil melakukan pembangunan di berbagai bidang demi menstabilkan perekonomian dan menyamaratakan infrastruktur di seluruh tanah air.
"Banyak hal-hal krusial dan penting yang diputuskan di masa kepemimpinan Jokowi," ucapnya.
Lebih lanjut kata Baron, saat kepemimpinan Jokowi, Indonesia berhasil menjadi bangsa yang lebih baik dan meningkat ke level yang lebih tinggi.
Baca juga: Arsul Sani: Jika JokPro Terwujud, Bisa Jadi SBY dan JK Maju di 2024
Satu di antaranya kata dia, Indonesia ditunjuk sebagai presidensi G20 dan mendapatkan pengakuan dari dunia internasional.
"Salah satunya, Indonesia berhasil menjadi presidensi atau pemimpin forum negara-negara G-20 dan berhasil mengatasi pandemi Covid-19 serta diajak diskusi oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden terkait penanganan Covid-19 secara global," ucapnya.
Baron juga menyampaikan alasan utama Jokpro 2024 mendukung Jokowi dan Prabowo maju Pilpres adalah untuk menghindari polarisasi ekstrem dan menghilangkan politik identitas, seperti yang terjadi pada Pilpres 2014, Pilkada 2017 dan Pilpres 2019.
Apabila hal itu terulang lagi di 2024, maka kata dia, eskalasi semakin besar, keras dan luas serta susah dikendalikan.
"Banyak program nasional yang belum selesai karena dipotong 2 tahun akibat covid ini, contohnya pemindahan ibu kota negara baru ke kalimantan jangan sampai hal itu mangkrak karena Jokowi tidak bisa lanjut lagi," tuturnya.
Baca juga: Mardani Ali Sera Nilai Wacana JokPro 2024 Berbahaya Karena Tabrak Konstitusi
Turut hadir dalam deklarasi dukungan tersebut, pengamat politik sekaligus penasihat Jokpro 2024 M Qodari.
Dalam kesempatan tersebut, M Qodari meminta kepada komunitas Jokpro untuk optimis dalam mendukung Jokowi-Prabowo maju dalam Pilpres mendatang.
Terlebih kata dia, terdapat sebanyak 40 persen jumlah pemilih di Indonesia yang setuju Jokowi memimpin bangsa ini selama 3 periode.
"Jokpro harus yakin dan optimistis bahwa Prabowo merupakan sosok yang tepat jika disandingkan dengan Jokowi. Beberapa survei terakhir menunjukkan yang sudah setuju Jokowi 3 Periode itu sekitar 35 hingga 40 persen dari total pemilih Indonesia." ujar M Qodari.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, 35 persen jumlah pemilih itu, sama dengan 70 juta masyarakat dan 40 persen itu berkisar 80 juta masyarakat dari 200 juta pemilih Indonesia.
Keseluruhannya kata dia, telah mendukung Jokowi untuk 3 periode. Atas hal itu, Ia berharap para pejabat di Parlemen nantinya akan mendukung Jokpro 2024.
Baca juga: Tanggapi Wacana Duet JokPro 2024, Jubir PAN : Itu Mustahil
"Jokpro tidak punya kaki di parlemen tetapi gagasan Jokpro menyebar ke seluruh masyarakat Indonesia dan mendukung gagasan ini," tukasnya.
Sebelumnya diberitakan, wacana duet itu bermula ketika Direktur Eksekutif Indo Barometer sekaligus penasehat komunitas Jokpro 2024, Muhammad Qodari, mengenakan kaus bergambar dua tokoh politik itu saat hadir dalam program Mata Najwa, Kamis (18/3).
Berlanjut, peresmian komunitas Jokpro 2024 pun dilakukan di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (19/6).
Qodari sendiri optimis amandemen UUD 1945 mengenai masa jabatan presiden menjadi tiga periode sangat mungkin dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam UUD RI 1945 terpenuhi.
Apalagi kenyataan bahwa amandemen UUD 1945 sudah pernah dilakukan beberapa kali, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.
"Jadi kalau kita bicara kekuatan politik yang ada pada hari ini ya yang ada di parlemen, itu menurut saya sudah sangat mendekati syarat-syarat untuk peluang bisa terjadinya amandemen, begitu," ujar M Qodari, Sabtu (13/8/2021).
Selain itu besarnya koalisi pemerintahan di parlemen juga mendukung skenario tersebut terjadi.
Dari 575 anggota DPR, sebanyak 427 di antaranya berasal dari koalisi pemerintah.
Angka ini sudah lebih dari 50 persen plus satu, yang menjadi syarat kehadiran anggota dalam sidang pengesahan.
Baca juga: Respons Qodari Sikapi Pertemuan Gerindra dan PDIP: Tanda Makin Menguatnya Jokpro 2024
Bahkan, UU Omnibus Law yang berat saja, kata Qodari, bisa lolos di parlemen.
"Kami udah melihat bagaimana perundang-undangan yang sulit misalnya seperti Omnibus Law segala macam kan disetujui begitu. Jadi saya melihat pekerjaan rumah kita itu ada di masyarakat," ujarnya.
Qodari memperkirakan target amandemen UUD 1945 terjadi sebelum dimulainya tahapan pemilu oleh KPU, yang diperkirakan akan terjadi sekitar pertengahan tahun depan.
"Tahapan pemilu itu akan dilaksanakan atau katakanlah dikibarkan benderanya itu pada pertengahan tahun depan, mungkin antara Juni atau Juli, nah kapan amandemennya? Ya kira-kira sebelum itu, supaya antara amandemen dengan tahapan pemilu ini dia tidak tabrakan juga mempermudah KPU,” kata Qodari.