Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kursi Juru Bicara (Jubir) Presiden kini kosong setelah ditinggalkan Fadjroel Rachman yang dilantik menjadi Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap jubir Presiden Joko Widodo (Jokowi) pengganti Fadjroel memiliki kapasitas yang bagus dalam hal komunikasi publik.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/10/2021).
"Pertama tentu kemampuan komunikasi publiknya bagus, yang kedua tentu orang yang punya daya koordinasi yang tinggi dengan jajaran pemerintahan lainnya. Dan yang ketiga saya kira adalah orang yang memang tiap saat itu bisa gampang untuk dihubungi dikomunikasi," kata Arsul.
Baca juga: Siapa Sosok Jubir Presiden Pengganti Fadjroel? Ini Usul Pengamat, Fahri Hamzah & Penjelasan Istana
Lantas, Arsul menyebut beberapa mantan jubir presiden di era sebelumnya yang andal dalam berkomunikasi.
Sehingga program dan pesan presiden dapat tersampaikan dengan baik ke publik.
"Zaman Gus Dur ada almarhum Pak Wimar Witoelar, itu saya kira juga bagus, zaman Pak SBY ada Julian Aldrin Pasha, itu juga bagus. Nah saya berharap Pak Jokowi itu kemudian menunjuk jubir apakah satu atau dua tentu berpulang menurut kebutuhan beliau kira-kira yang sosoknya itu paling tidak seperti Pak Wimar atau Pak Julian Aldrin itulah," ucapnya.
Terkait nama Menseskab Pramono Anung yang digadang-gadang bakal menjadi jubir presiden, Arsul melihat sosok Pramono cukup cakap dalam berkomunikasi.
Namun, Arsul mengingatkan tugas Pramono sebagai Menseskab yang diemban kini sudah cukup berat.
"Ya itu tentu berpulang ke Presiden. Kalau kita bicara Pak Menseskab sekarang saya kira Pak Pramono itu sosok yang kapabel juga sebetulnya untuk bisa mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan pemerintahan, kebijakan-kebijakan presiden," ujarnya.
"Tetapi apakah beliau yang nanti akan merangkap karena tugasnya sebagai Menseskab itu juga cukup berat, ya biar Pak Jokowi yang mempertimbangkan," pungkas Wakil Ketua MPR RI itu.