Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada akhir November 2021 mendatang.
Namun hingga hari ini DPR belum kunjung menerima Surat Presiden (Surpres) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pencalonan Panglima TNI yang baru.
Menurut Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Action (CISA) Herry Mendrofa, Presiden Jokowi sepertinya masih memiliki sejumlah pertimbangan tersendiri terkait belum diputuskan "nama" dalam kasus ini.
"Presiden adalah sosok yang memiliki hak prerogratif untuk memilih Panglima TNI, pastinya figur yang duduk di posisi ini tidak terlepas atas kepentingan dari Jokowi," ujarnya kepada Tribunnews.com, Senin (25/10/2021).
"Hemat saya posisi ini masih tarik ulur karena dari ketiga figur kepala staf angkatan yang menjadi calon Panglima TNI, sepertinya Jokowi sedang menghitung tentang memprioritaskan kepentingan stabilitas nasional atau mewujudkan poros maritim dunia. Artinya antara KSAD atau KSAL," ujar Herry.
Baca juga: Jokowi Diprediksi Kesulitan Putuskan Nama Calon Panglima TNI, Meutya Hafid: Pertimbangannya Banyak
Sementara untuk isu pergantian Kepala BIN, ia mengingatkan Jokowi agar siapapun yang memimpin lembaga telik sandi tersebut adalah figur yang memiliki kapasitas intelijen yang kuat dalam konteks penyelidikan, pengamanan dan koordinasi ihwal intelijen
"Tentunya yang tepat menjadi Kepala BIN adalah figur yang memiliki kapasitas intelijen yang kuat dalam konteks penyelidikan, pengamanan dan koordinasi ihwal intelijen."
"Dalam beberapa momentum, BIN sering kecolongan mulai data pribadi Presiden yang bocor, data penduduk penting lainnya juga ikut bocor dan persoalan lainnya. Soal ini harus dievaluasi dan dibenahi," kata Herry.
Menurutnya, hal yang harus ada pada Kepala BIN selanjutnya yakni optimalisasi strategi mitigasi hingga kontra intelijen yang terukur serta terintegrasi.
"Calon Kepala BIN saya kira dari kalangan TNI seperti KSAD Jenderal Andika Perkasa, Marsdya (Purn) Dedy Permadi, Letjen (Purn) Doni Monardo, dan Marsdya (Purn) Kisenda Wiranata bisa jadi pilihan Presiden," katanya,
"Keempat nama itu semuanya pernah berkiprah di intelijen pasti punya pengalaman tinggal bagaimana memetakan kekuatan serta meminimalisasi kekurangan BIN selama ini agar kerja BIN ke depannya bisa efektif."
"Persis dengan jabatan Panglima TNI, Kepala BIN dipastikan cenderung politis karena Presidenlah yang menentukan," tandas Herry.
Istana: Sabar Saja
Kabar mengenai pemilihan calon Panglima TNI ini ditanggapi oleh Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman.
Fajroel meminta masyarakat untuk bersabar menunggu keputusan Presiden Jokowi soal calon Panglima TNI.
"Kita bersabar saja, tetapi Presiden pasti akan mengambil keputusan yang terbaik," kata Fadjroel di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/10/2021).
Saat ini ada dua kandidat kuat calon Panglima TNI, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono.
Fajroel menjelaskan, proses pergantian pimpinan tertinggi di tubuh TNI bakal mengikuti peraturan perundang-undangan.
Saat ini Presiden terus menyiapkan langkah-langkah menuju pergantian Panglima TNI.
"Sudah disampaikan oleh Pak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara) bahwa persiapan ke arah sana sedang dilakukan," kata Fadjroel.
"Jadi saya pikir kita menunggu saja hak prerogatif Presiden ini pada waktunya akan beliau sampaikan," ucapnya.
Adapun hingga saat ini pihak DPR belum menerima surat presiden (surpres) terkait pergantian Panglima TNI.
Pergantian Kepala BIN Menguat
Sejumlah nama perwira tinggi dan purnawirawan disebut-sebut sesuai untuk mengganti jabatan yang kini diemban Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan.
Nama-nama tersebut yakni Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, Letjen TNI Joni Supriyanto, mantan Kepala BNPB Letjen TNI (Purn) Doni Monardo, Marsdya TNI (Purn) Dedy Permadi, Bekas Kepala Bais TNI Marsdya (Purn) Kisenda Wiranata dan Mayjen TNI (Purn) Hartomo.
Inilah sosok dan profil singkat empat sosok dari sejumlah tokoh yang digadang berpeluang jadi Kepala BIN:
1. Letjen TNI (Purn) Doni Monardo
Mengutip TribunnewsWiki.com, Letnan Jenderal TNI (Purn) Doni Monardo lahir di Cimahi, Jawa Barat, pada 10 Mei 1963.
Doni Monardo menempuh pendidikan menengahnya di SMA Negeri 1 Padang.
Setelahnya, ia menempuh pendidikan di Akademi Militer (Akmil).
Doni Monardo lulus dari Akmil pada 1985.
Dari sisi kehidupan pribadi, Doni Monardo menikah dengan Santi Ariviani pada 1992.
Baca juga: Polri: Perlu Sinergi dalam Sinkronisasi Data Soal Sumber Anggaran dan Jadwal Distribusi Dana PC PEN
Setelah lulus dari Akmil, Doni Monardo ditempatkan di Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
Ia berada di Kopassus pada 1986-1998.
Dalam kurun waktu itu, ia pernah ditugaskan ke Timor Timur, Aceh, dan daerah lainnya.
Pada kurun 1999-2001, Doni ditugaskan di Batalyon Raider Bali.
Kemudian ia ditugaskan di Paspampres hingga 2004.
Doni Monardo sempat ditugaskan di Aceh sebelum ditarik kembali ke Paspampres.
Selama berkarier di duia milier, Doni Monardo telah menduduki berbagai jabatan di TNI.
Sejak 9 Januari 2019, ia mengemban tugas sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Doni Monardo juga menjadi Ketua Gugus Tugas Penanganan Corona.
Pada 1 Juni 2021 lalu, Doni pensiun sekaligus meletakkan tugasnya sebagai Kepala BNPB.
2. Mayjen TNI (Purn) Hartomo
Mayor Jenderal TNI (Purn) Hartomo lahir Januari 1963.
Hartomo merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1986.
Dalam kariernya, Hartomo pernah menjabat sebagai Komandan Pusat Intelijen AD pada 2013-2015.
Kemudian menjadi Gubernur Akmil pada 2015-2016.
Selanjutnya mengemban tugas sebagai Kepala Bais TNI, Danpusterad, Staf Khusus Kasad secara berurutan.
Hartomo diketahui juga menjadi Dosen Unhan.
3. Letjen Joni Supriyanto
Mengutip Surya.co.id, Letjen Joni Supriyanto adalah Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI sejak 21 Oktober 2020.
Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Staf Umum (Kasum) TNI sejak tahun 2019.
Mutasi jabatan Letjen Joni Supriyanto tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/835/X/2020 Tanggal 21 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI.
Adapun upacara penyerahan jabatan dilakukan di Subden Denma Mabes TNI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2020).
Selama berkarier di TNI AD, Letjen Joni Supriyanto sudah menorehkan sejumlah prestasi mentereng.
Letnan Jenderal (Letjen) TNI Joni Supriyanto lahir pada 6 Juni 1964 di Ngunut, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta.
Joni merupakan lulusan akademi militer tahun 1986 dan berpengalaman dalam Infanteri.
Jabatan terakhir jenderal bintang tiga ini adalah Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia (Kasum).
Joni banyak ditugaskan di Sumatera pada awal-awal kariernya. Ia pernah dipercaya sebagai Dandeninteldam I/BB pada 2002-2004 dan Dandim 0203/Langkat (2004-2009).
Kemudian pada 2009-2011, Joni ditarik ke Ibu Kota dengan menjabat Danbrigif 1 PIK/JS (2009-2011).
Karier Joni semakin moncer setelah dipromosikan sebagai pemegang tongkat komando kewilayahan.
4. Marsdya TNI (Purn) Dedy Permadi
Marsekal Madya TNI (Purn.) Dedy Permadi, lahir 3 April 1963.
Ia adalah seorang purnawirawan TNI-AU dan merupakan alumnus Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 1985.
Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/350/IV/2021 tanggal 26 April 2021, Marsdya TNI Dedy Permadi sebelumnya menjabat sebagai Dansesko TNI menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun).
Baca juga: Kemendagri Adakan Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah Tahun 2021
Dalam kariernya, Dedy Permadi terbilang lengkap. Ia pernah mengegeluti berbagai bidang, mulai personalia, pendidikan, operasi, perencanaan, hingga intelijen.
Di bidang intelijen, Dedy pernah menjabat sebagai Asisten Pengamanan (saat ini Asisten Intelijen--Red) KSAU.
Dedy juga pernah bertugas sebagai Staf ahli KSAU Bidang Air Power, Danlanud Atang Sendjaja Bogor, Gubernur AAU, Aspers KSAU dan Aspers Panglima TNI.
Terakhir sebelum pensiun, Dedy menjabat Komandan Sesko TNI.