Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong optimalisasi penyerapan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan.
Hal ini disampaikan Tenaga Ahli Utama KSP Alan F Koropitan saat memantau pasokan BBM bersubsidi untuk nelayan bersama perwakilan KKP, Pertamina, dan BPH Migas di Kota Medan pada 3-5 November.
“Kuota BBM bersubsidi untuk nelayan 2021 sebanyak 2,3 juta kiloliter dan setiap tahun yang terserap oleh nelayan hanya 500 ribuan kiloliter, artinya masih banyak yang belum dioptimalkan,” kata Alan dalam keterangannya, Jumat (5/11/2021).
Alan menilai, optimalisasi penyerapan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan bisa dilakukan jika ada sinergitas antara Pertamina, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Daerah.
Agar penyerapan kuota BBM bersubsidi tepat sasaran penyalurannya harus berdasarkan data nelayan.
“Pendataan bisa dilakukan lewat Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA). Itu by name by adress, NIK, dan ukuran kapalnya juga terdata di kartu itu,” kata Alan.
Baca juga: Dirjen Budidaya KKP Dukung Budidaya Udang Vaname di Jembrana
Staf Khusus menteri KKP Budi Sulistyo mengatakan, percepatan kartu KUSUKA sampai saat ini baru tercapai sebanyak 600 ribuan dari target 2021 sebanyak 2 juta.
“KKP meluncurkan aplikasi PILAR untuk memfasilitasi nelayan agar bisa mendaftar KUSUKA secara mandiri. Diharapkan ini bisa mempercepat proses pendataan,” ujar Budi.
Sementara itu, Vice President DET Pertamina Pusat Dwi Puja Ariestya menjelaskan, dalam pemenuhan pasokan BBM bersubsidi bagi nelayan, Pertamina mengintegrasikan KUSUKA dengan sistem perbankan sehingga nelayan semakin mudah mendapatkan BBM bersubsidi.
Baca juga: HUT Ke-22, KKP Siapkan Roadmap Ekonomi Biru untuk Indonesia
“Pertamina sedang melaksanakan digitalisasi pada seluruh lini bisnis untuk menjawab tantangan ke depan,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan percepatan pemenuhan akses BBM bersubsidi untuk nelayan kecil.
Sebab berdasarkan Data Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), 82,08 persen nelayan kecil belum memiliki akses terhadap BBM bersubsidi, dikarenakan kesulitan untuk mendapat surat rekomendasi dari dinas terkait.
Atas instruksi Presiden tersebut, KSP telah melakukan koordinasi dan debottlenecking dengan KKP, BPH Migas, dan Pertamina, yang hasilnya menetapkan lima lokasi percobtohan pemenuhan stok BBM Subsidi, yakni Medan, pelabuhan ratu, Cilacap, Bitung, dan Ambon.