Diketahui, deforestasi adalah kondisi hilangnya hutan alam beserta atributnya yang diakibatkan oleh penebangan hutan.
Jika pembangunan skala besar lebih diprioritaskan, upaya mengurangi deforestasi tak bisa dilakukan.
Upaya mendapat lingkungan hidup yang sehat dan stabil pun mustahil diwujudkan.
"Ini gimana ya, Menteri Lingkungan Hidup tapi kok malah Pro banget sama pembangunan skala besar yang jelas-jelas berpotensi merusak lingkungan hidup sebuah kementerian yang harusnya menjadi pelindung kan
@KementerianLHK."
"Dunia sedang krisis iklim itu udah di depan mata," tulis akun Twitter Walhi @Walhinasional membalas cuitan Siti, Rabu (3/11/2021).
Baca juga: Pentingnya Kebijakan yang Konsisten untuk Mengakhiri Deforestasi pada 2030
Direktur Eksekutif Walhi, Zenzi Suhadi menegaskan, Siti Nurbaya sebagai Menteri LHK seharusnya bisa menyeimbangkan proses pembangunan yang berjalan dengan lingkungan hidup.
Ia mengingatkan, hak-hak lingkungan hingga keselamatan hutan berada di tangan Kementerian LHK.
"Kementerian merupakan kementerian yang diharapkan menjadi penyeimbang dari proses pembangunan yang berjalan."
"Di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu lah nasib lingkungan, hak atas lingkungan dan keselamatan hutan di harapkan dapat dipertahankan," kata Zenzi, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Kamis (4/11/2021).
Baca juga: Pemerintah Komitmen Turunkan Deforestasi dan Emisi Gas Rumah Kaca
Sikap Siti Nurbaya dinilai bertentangan dengan pernyataan Presiden Jokowi, yang berkomitmen mengakhiri deforestasi di acara COP26 beberapa waktu lalu.
Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataan Menteri LHK Siti Nurbaya.
"Pernyataan ini kontradiktif dengan pernyataan Presiden di konferensi COP 26 di Glasgow."
"Untuk apa kita terus membangun kalau suatu saat nusantara ini tidak layak lagi dihuni."
"Pembangunan ini untuk siapa? Untuk generasi berikutnya atau oligarki ? Saya rasa oligarki juga tak mau di sini, ketika disini tidak layak dihuni," tandasnya.
(Tribunnews.com/Shella Latifa)