Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bursa calon Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menghangat.
Petahana KH Said Aqil Siroj siap melanjutkan kepemimpinannya untuk periode ketiga.
Di saat bersamaan beberapa tokoh juga siap menggantikan kepemimpinannya.
Satu nama yang paling digadang-gadang menjadi penantang serius adalah mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Yahya Cholil Staquf.
Kakak kandung Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas itu sudah mendapat dukungan dari sejumlah Pengurus Wilayah NU
Di tengah persaingan dua kiai itu, nama Jusuf Kalla (JK) tiba-tiba ikut mencuat.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 tersebut diusulkan untuk ikut maju menjadi calon ketua umum ormas Islam terbesar di Indonesia itu dalam Muktamar yang akan digelar di Lampung, 23-25 Desember.
Adalah Deputi Balitbang Partai Demokrat, Syahrial Nasution yang mengusulkan nama JK untuk maju menjadi calon Ketum PBNU.
Baca juga: Dijagokan Jadi Calon Ketum PBNU, JK Belum Beri Tanggapan
Syahrial menyebut JK juga termasuk tokoh NU.
Karena itu ia layak ikut maju menjadi Calon Ketua Umum (Caketum) PBNU.
"Pak Jusuf Kalla selain tokoh bangsa, tokoh nasional, tokoh Indonesia timur, juga tokoh NU," kata Syahrial lewat keterangan tertulisnya, Minggu (14/10).
JK memang jarang tampil ke publik sebagai tokoh NU.
Namun sebenarnya ia menyandang status Mustasyar PBNU periode 2015-2020.
Dalam struktur PBNU, Mustasyar berperan sebagai dewan penasihat. Selain JK, Mustasyar PBNU diisi kiai-kiai sepuh seperti Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus dan almarhum Maemun Zubair alias Mbah Moen.
Baca juga: 2 Periode Pimpin PBNU, Ketua LPBI Ungkap Peran Kiai Said di Dunia Internasional Soal Perubahan Iklim
Dengan pengalaman sebagai Wakil Presiden dua kali, Syahrial menilai JK punya kemampuan mumpuni memimpin PBNU.
"Sangat lengkap pengalaman organisasi dan kemampuannya dalam membesarkan organisasi. Seandainya beliau berkenan memimpin NU ke depan, tentu makin membuat besar organisasi Nahdliyyin," kata Syahrial.
Syahrial juga berbicara latar belakang ekonomi dan bisnis JK.
Menurutnya jika JK jadi Ketum, PBNU tak akan punya beban apa pun dalam menjalankan roda organisasi.
"Secara ekonomi dan bisnis Pak JK sangat mumpuni. Akan fokus dalam membesarkan organisasi. Tidak perlu juga hadiah jabatan yang dikhawatirkan dapat menjadi beban dalam menjalin silaturahmi dengan pihak lain," ujarnya.