Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara), Petrus Selestinus mengatakan, Organisasi Advokat yang didirikan bersama sejumlah Advokat Jakarta merupakan wadah perjuangan para advokat untuk berkontribusi dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Selain itu, Perekat Nusantara juga ingin menegakkan eksistensi advokat Indonesia, pertama dan terutama sebagai penegak hukum yang kritis dalam pembangunan hukum nasional untuk memperkuat negara hukum Indonesia.
“Hal itu yang menjadi prinsip dasar dari Pergerakan Advokat Nusantara,” ujar Petrus Selestinus saat deklarasi berdirinya Pergerakan Advokat Nusantara di Jakarta, Senin (15/11/2021).
Dalam deklarasi ini, hadir belasan advokat yang peduli terhadap masalah hukum, penegakan hukum dan pemerintahan.
Baca juga: Kasus Suap Penghentian Perkara di KPK, Ahli Sebut Honorarium untuk Advokat Sah Menurut Hukum
Mereka antara lain Zainal Abidin, Erick S Paat, Ahmad Dilapanga, Paskalis Pieter, Mansyur Arsyad, Carrel Ticualu, Martin Erwan, Manihar Situmorang, Mikael Marut, Daniel T. Masiku, Frida Adam, C. Suhadi, Frans R. Delong, Pieter Singkali, Berechmans M. Ambardi, dan Erlina R. Tambunan.
Petrus menjelaskan, wadah Pergerakan Advokat Nusantara ini bukan Organisasi Advokat tandingan dari Organisasi Advokat yang sudah ada seperti Peradi, KAI, AAI, FERARI dan lain-lainnya.
“Kami, sekelompok Advokat hanya menghimpun diri dalam wadah Pergerakan Advokat, karena mempunyai persamaan visi, persamaan kehendak, persamaan pemahaman dan persamaan cita-cita untuk memunculkan Advokat yang berkarakter peduli terhadap Penegakan Hukum, Pembangunan Hukum dan Pembentukan Hukum itu sendiri,” tegas Petrus Selestinus.
Menurut Petrus, selama ini Organisasi Advokat yang sudah ada kurang memberi warna tentang bagaimana seharusnya Advokat sebagai penegak hukum, mendedikasikan pengabdiannya sebagai sosok Advokat Penegak Hukum yang setara dengan Polri, Kejaksaan, dan Hakim.
“Sebab selama ini terutama selama reformasi peran Advokat sebagai Penegak Hukum nyaris tidak terdengar,” kata Petrus.
Baca juga: Kuasa Hukum Rizieq Shihab Ajukan JR ke MK dan PK ke MA atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi
Kebanyakan Advokat lebih fokus pada pekerjaan litigasi dengan mendapat bayaran.
Petrus menilai advokat selama ini hanya muncul dalam rutinitas saat membela kliennya di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
Namun, di luar itu peran Advokat sebagai Penegak Hukum, peran sebagai mitra Penegak Hukum dalam pembangunan hukum, pembentukan hukum dan ilmu pengetahuan hukum itu sendiri sangat minim.
Padahal, kata dia, Advokat Indonesia mempunyai Organisasi Profesi yang jumlahnya sekitar puluhan organisasi.
“Kami melihat peran itu tidak tampak. Kami ingin membangun karakter advokat yang menjadi pelopor dalam setiap perubahan dan pembentukan hukum, punya kepeduliaan terhadap pembangun bangsa ini khususnya di dalam penegakan hukum dalam arti menjadi mitra pemerintah, ikut mengoreksi kebijakan pemerintah dan bahkan ikut mengambil bagian dalam merumuskan kebijakan pemerintah di bidang apa pun terkait bidang hukum,” ucap Petrus.
Baca juga: Dua Pertimbangan MA Pangkas Hukuman Habib Rizieq Shihab Jadi 2 Tahun Penjara
Sebagai langkah awal, menurut Petrus, pihaknya akan fokus pada kerja sama dalam mencegah dan meminimalisasi ancaman terhadap gerakan-gerakan intoleransi, radikalisme, bahaya nakorba, dan kejahatan korupsi.
Oleh karena itu, Perekat Nusantara akan berperan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kebijakan untuk melakukan gerakan kontra radikalisasi dan deradikalisasi bersama Polri dan BNPT.
Selama ini, lanjut Petrus, peran advokat belum terlihat dalam pemberantasan terorisme, radikalisme, dan memperkuat keberagaman.
Sebab, ancaman terorisme makin kuat, radikalisme dan intoleransi makin kuat yang mengancam ideologi bangsa.
Oleh karena itu, kata Petrus, ke depan perlu memperluas peran advokat dalam penegakan hukum untuk beberapa aspek sebagaimana diuraikan di atas.
(Tribunnews.com/Hasanuddin Aco)