Baca tanpa iklan
"Banyak pilihan bagus, ada lima lokasi berbeda di luar area terlarang. Ada banyak hal teknis. Kami akan lakukan kunjungan (visibility) ke lima lokasi ini sebelum diumumkan,” ujar Longo.
“Sebelum Natal sudah diumumkan. Kami akan mengajukan proposal ke Presiden Indonesia, beliau lah yang akan mengambil keputusan.”
Ketua DPRD DKI keberatan Formula E bawa-bawa Jokowi
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta penyelenggara Formula E tidak membawa-bawa nama Presiden Joko Widodo.
Apalagi demi memuluskan Jakarta E-Prix 2022 tersebut.
"Makin ngawur ini. Saya minta tak perlu membawa-bawa nama Presiden," ujar Prasetio dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11/2021).
Politikus PDI Perjuangan ini menilai, mendompleng nama Jokowi, tidak dibenarkan, terlebih pelaksanaan Formula E sedang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dilansir dari Kompas.com, Prasetio mengatakan, sebagai ketua DPRD DKI, dia tetap mendukung KPK untuk melanjutkan penyelidikan terkait penyelenggaraan Formula E di Jakarta.
Dirinya meyakini bahwa KPK sudah memiliki bukti permulaan yang kuat sehingga memproses laporan terkait Formula E.
"Karena sudah ratusan miliar rupiah uang rakyat yang sudah disetorkan ini. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pun menyatakan itu menjadi temuan. Jadi saya kira harus obyektiflah dalam persoalan ini," tutur dia.
Baca juga: PDIP Tuding Formula E Jadi Prioritas Utama Anies untuk Tutupi Kegagalan Program-programnya
Upaya KPK dalam penyelidikan kasus Formula E, kata Prasetio, sejalan dengan usulan interpelasi yang diajukan 33 anggota DPRD DKI.
"Dengan proses penyelidikan yang masih terus didalami KPK terhadap penyelenggaraan Formula E, ini menguatkan bahwa niat kami di DPRD menggulirkan hak interpelasi sungguh-sungguh untuk kepentingan publik," kata dia.
Bamsoet sebut IMI bakal awasi Formula E
Bambang Soesatyo mengungkapkan, IMI bersama Formula E Operations (FEO) sebagai penyelenggara Formula E di berbagai negara dunia, serta PT Jakpro selaku penyelenggara Jakarta E-Prix 2022 (Formula E), akan segera beraudiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).