Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin dinilai cukup berhasil mengelola dan memenej potensi politik menjadi sangat efektif.
Kemampuan mengelola potensi politik ini merupakan salah satu kelebihan Jokowi.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar dalam Dialog Kebangsaan bertajuk “Peran Agama dan Legislatif dalam Membangun karakter dan Kesejahteraan Bangsa di Kabuoaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (5/12/2021).
”Pak Jokowi ini kelihatan kurus, kalem, tapi jagoan dalam mengatasi politik nasional sehingga ini ada pengaruhnya terhadap wawasan kebangsaan kita. Dinamika yang terjadi di dalam pengambilan keputusan relatif lebih efektif, lebih cepat, lebih memiliki keleluasaan yang tinggi, terutama dalam mengambil langkah-langkah emergency,” ujar Muhaimin Iskandar.
Baca juga: Anies dan Ganjar Diprediksi Gagal Jadi Calon Presiden pada Pilpres 2024, Ini Alasannya
Gus Muhaimin mengatakan, sejak era Reformasi, demokrasi di Indonesia, peran legislatif jauh lebih dominan.
Pelan tapi pasti, saat ini kondisinya menjadi lebih seimbang. Kondisi ini dinilai cukup baik karena antara kontrol dari legislatif dan implementasi kinerja pemerintah menjadi cepat dan berimbang.
”Tidak kontrol saja yang kuat, tapi eksekusi dari tugas-tugas pemerintah menjadi terhambat. Disitulah, peta koalisi pemerintahan hari ini cukup solid, kuat, dan efektif,” urainya.
Saking efektifnya koalisi pemerintah saat ini, kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), ibaratnya apapun program yang diinginkan Jokowi akan mendapatkan dukungan dari DPR.
Misalnya, dalam menangani pandemi Covid-19, segala kebijakan yang diambil pemerintah didukung penuh oleh DPR.
Salah satunya ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
”DPR mendukung penuh kebijakan yang diambil pemerintah ini,” katanya.
Baca juga: Ibarat Roller Coaster, Muzani Sebut Hubungan Gerindra dan PDIP Naik-Turun, Bakal Koalisi di 2024?
Begitu pula ketika Jokowi mengusulkan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur. Menurut Gus Muhaimin, tidak semua presiden berani karena memang risikonya sangat berat.
Sekarang di DPR mulai pembentukan Pansus Ibu Kota Baru. Hampir semua rezim pingin, tapi tidak bisa melaksanakan karena faktor-faktor dinamika politik.
”Kelihatannya Pak Jokowi bisa mengatasi keadaan ini. Saya yakin tak lama lagi di tengah masa solid ini, UU Ibu Kota Baru bisa terwujud,” urainya.
Hal tersebut, kata Gus Muhaimin, merupakan contoh bahwa koalisi pemerintah hari ini berjalan sangat efektif dan solid. Hal ini dinilai penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Menurutnya, ada empat hal penting diperlukan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
Pertama, sosiologis kultural yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kedua, kualitas tingkat pendidikan masyarakat di bangsa.
Ketiga, kesejahteraan ekonomi. Sebab, jika ekonomi bermasalah maka akan mudah dihasut, terpecah belah dan berpotensi konflik sehingga persatuan dan kesatuan bisa terganggu.
”Keempat, pemerintahan yang kuat dan efektif. Ini bahkan menjadi kebutuhan yang paling menentukan,” katanya.
Gus Muhaimin mencontohkan, pada Pemilu 2019 lalu, pemerintah berhasil mengendalikan kompetisi pemilu yang sektarian, keras dan merusak persatuan dan kesatuan.
”Pemilu 2019 lalu adalah pemilu terawan di seluruh pemilu. Antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ini paling rawan karena ada isu agama menjadi menguat setelah Reformasi,” tuturnya.
Ia mencontohkan ketika Presiden Soeharto dianggap bisa mengatasi dinamika perbedaan di dalam pluralitas atau dinamika keberagaman bangsa.
Saat itu, modalnya dua yakni pemerintahan yang sangat kuat bahkan cenderung represif. Kedua, Soeharto berusaha mewujudkan kesejahteraan ekonomi dengan kampanye politik pangan.
”Kalau kesejahteraan masyarakat baik maka dinamika akan menurun. Dinamika konflik teredam,” katanya.