Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menilai korupsi berdampak menurunkan kinerja ekonomi dan demokrasi suatu negara.
Praktik korupsi mesti dicegah sedini mungkin melalui pembangunan sistem, budaya, dan integritas.
"Dari sisi makro kita melihat angka-angka ketidakmerataan penghasilan dan jumlah kemiskinan yang terus-menerus apabila korupsi merajalela," kata Menkeu saat Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu (8/12/2021).
Menurutnya, data tersebut sangat mudah ditemukan.
Di Indonesia gap satu kelompok yang melakukan korupsi dengan mereka yang tidak korupsi semakin besar.
"Negara yang tidak bisa mengatasi korupsi maka banyak masyarakat yang kelaparan meskipun mereka punya natural resources cukup banyak. Bahkan untuk mendapatkan air saja sulit diperoleh," tutur Sri Mulyani.
Praktik korupsi dapat merusak kegiatan bersifat produktif dalam bentuk investasi.
Baca juga: Sri Mulyani: Belanja Pegawai di Daerah Hanya 30 Persen, Masa Transisi 5 Tahun
Bagi para pemilik capital, mereka akan berpikir seribu kali menanamkan modal di negara korupsi merajalela.
"Korupsi dengan demikian akan menurunkan kinerja ekonomi dan tentu akan menurunkan kinerja dari sistem demokrasi atau representasi," ucap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Ketidakpastian pelaksanaan program bidang ekonomi karena dana terkorupsi berakibat rencana pembangunan.
Di sisi lain, demokrasi suatu bangsa juga akan tergerus akibat dari kebiasaan korupsi yang menimbulkan pemerintahan tidak transparan karena orang membeli, membagi jabatan, dan promosi seseorang dalam jabatan melalui tindakan korupsi.
Menkeu menekankan pencegahan korupsi harus dilakukan berbagai negara melalui pembangunan sistem lebih tahan terhadap kemungkinan terjadinya perilaku korupsi dan permasalahan budaya.
"Integritas menjadi fondasi utama. Integritas adalah akuntabilitas ditambah dengan kompetensi, plus etika, minus korupsi," ujar Menkeu Sri Mulyani.
Sri Mulyani mendorong Kementerian Keuangan sebagai institusi bendahara negara harus menujukkan budaya akuntabel.
Baca juga: Sri Mulyani: Jangan Pernah Berpikir Korupsi Hanya Dilakukan Para Pejabat atau Institusi Tertentu