Angka tersebut kata dia, meunjukkan bahwa cara pandang negara masih sangat represif dalam memandang ekspresi tentang Papua.
"Beberapa tindakan represif secara masif dilakukan pada saat demonstrasi penolakan Otonomi Khusus Papua yang diterjadi di berbagai daerah di Indonesia seperti, Jakarta, Semarang, Jayapura, hingga Sorong," ucapnya.
Represifitas negara melalui lembaga keamanan dalam hal ini Kepolisian juga kata Rivanlee semakin sewenang-wenang, terakhir, mengenai penghapusan sejumlah mural yang merupakan arena untuk masyarakat mengkritik pemerintahannya.
Beberapa di antaranya yakni 'Jokowi 404 Not Found' serta 'Tuhan Aku Lapar' hingga 'Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit' menempatkan sang pembuat karya harus menjadi target pencarian polisi.
Hal itu kata dia, semakin menunjukkan watak otoritatian pemerintah yang alergi terhadap kritik publik.
"Ucapan Presiden yang meminta masyarakat untuk lebih aktif mengkritik justru tidak dibarengi dengan jaminan tiap bentuk kritik tersebut," tukasnya.