Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, pada akhir tahun 2021, pihaknya akan mengevalusi daerah-daerah yang tidak mencapai target 70 persen untuk vaksin dosis pertama.
Tito tak segan-segan akan memberi sanksi pada daerah tersebut, berupa disinsentif atau tak diberikan tambahan Dana Insentif Daerah.
Baca juga: Penelitian Terbaru: Omicron Berkembang 70 Kali Lebih Cepat dari Delta, Lolos dari Kekebalan Vaksin
Hal itu diungkapkan Tito dalam Rapat Koordinasi Strategi Percepatan Vaksinasi di Auditorium Gubernuran Sumbar, Jumat (17/12/2021).
"Bagi daerah yang tidak mencapai target 70 persen, akan kami evaluasi berupa teguran dan akan diberikan sanksi berupa disinsentif atau tidak akan diberikan tambahan Dana Insentif Daerah."
"Sebaliknya, bagi daerah yang telah memenuhi target, akan kami usulkan kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan tambahan Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Umum," " ucap Tito dikutip dari laman pers Kemendagri.
Kemudian, Mendagri juga menyebut, daerah dengan cakupan vaksinasi Covid-19 yang rendah akan mempengaruhi jumlah rata-rata vaksinasi nasional.
Baca juga: IDAI Imbau Orang Tua Tak Perlu Beri Paracetamol Sebelum Vaksinasi Covid-19 pada Anak
Tito memberi contoh daerah yang tak memenuhi target vaksin, salah satunya Sumatera Barat.
"Karena itu, melihat Sumatera Barat (Sumbar) angka capaian vaksinnya masih di bawah 70 persen, maka saya inisiatif untuk ke sini," kata Tito.
Kondisi tersebut telah ia laporkan ke Presiden Joko Widodo.
Presiden pun meminta agar cakupan vaksinasi bisa ditingkatkan.
"Saya sudah melapor ke Presiden, dan beliau minta untuk ditingkatkan," ungkapnya.
Baca juga: Ajukan Izin ke BPOM, Zifivax Siap Menjadi Vaksin Booster
Mendagri menambahkan, kedatangannya ke seluruh daerah di Indonesia, khususnya pada daerah yang capaian vaksin Covid-19 masih rendah, merupakan tugas langsung dari Presiden.
"Mendagri salah satu yang ditugaskan Presiden untuk mendorong pemda mempercepat vaksinasi."
" Selain Mendagri, Presiden menugaskan Menteri Kesehatan, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Jaksa Agung secara bersama dengan stakeholder lainnya bergerak mendorong percepatan vaksinasi," jelas dia.