Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra angkat bicara mengenai adanya statement petinggi Gerindra yang menyebut ada oligarki dan fenomena anak seorang Ketua Umum dikarbit di partai politik lain.
Meski tak menyebut nama atau menuding Demokrat, Herzaky menegaskan bahwa demokrasi berjalan dengan sangat baik di Partai Demokrat.
"Kami tidak mengenal sistem oligarki di partai kami. Selama dua puluh tahun berdiri, kami sudah melaksanakan lima kongres, dan kami sudah punya lima ketua umum. Ada mekanisme pemilihan dan regenerasi kepemimpinan yang berjalan dengan tertib dan konsisten. Begitu pula dengan kepengurusan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kotamadya. Ada aturan, mekanisme pemilihan, dan masa jabatan yang jelas," ujar Herzaky, dalam keterangannya yang telah dikonfirmasi Tribunnews.com, Selasa (21/12/2021).
Baca juga: Charta Politika: Elektabilitas PDIP Masih Tertinggi, Diikuti Gerindra dan Golkar
Baca juga: Dasco Soal Gerindra Bersih dari Oligarki: Partai Lain Bapaknya Jadi Ketum, Anaknya Langsung Dikarbit
Dia menjelaskan Ketua Umum Partai Demokrat saat ini yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maupun ketua-ketua umum sebelumnya, terpilih melalui proses yang sangat demokratis dan konstitusional.
Proses pertama, dipilih oleh para pemilik suara di Kongres. Kedua, berdasarkan aturan dan mekanisme yang ditetapkan di Kongres, yaitu AD/ART dan peraturan organisasi maupun ketentuan internal lainnya.
Kemudian proses ketiga, ada ruang demokrasi yang sangat luas untuk seluruh kader, untuk ikut serta dalam kontestasi Ketua Umum selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
"Fokus kami, selaku satu dari sedikit partai politik yang kadernya pernah terpilih sebagai Presiden di negeri ini, adalah memikirkan cara membangun masyarakat, bangsa, dan negara ini, agar bisa menjadi negara maju, adil, dan makmur, siapapun pemimpinnya," katanya.
Baca juga: Batal Masuk Partai Demokrat, Komedian Narji Resmi Jadi Kader PKS
Pihaknya juga lebih fokus berbicara mengenai nation state, sustainable and continuos growth, Indonesia Emas 2045, dan bagaimana bisa berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara, baik ketika kami di dalam maupun di luar pemerintahan.
"Tak ada waktu dan tak perlulah kami mengomentari urusan internal Partai lain, apalagi membanding-bandingkan. Tiap organisasi tentu punya kultur dan cara sendiri," ucapnya.
Herzaky menegaskan apabila ada partai lain yang sedang melakukan refleksi atau introspeksi internal, tak perlulah pihaknya turut serta ikut mengomentarinya.
"Bukan karakter kami membanding-bandingkan partai kami dengan partai lain, apalagi membahas urusan internal partai lain yang sedang refleksi diri atau introspeksi internal," pungkasnya.