Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi mengungkapkan peran ketiga tersangka investasi bodong suntikan modal (Sumod) alat kesehatan (Alkes) yang telah mereka tangkap kepada media.
Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menyampaikan peran ketiga tersangka mencari pelanggan atau customer yang mau menanamkan investasi Sunmod Alkes.
"Perannya mereka masing-masing untuk sementara mencari customer ya, yang jelas mereka terlibat langsung dalam mencari customer," kata Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (22/12/2021).
Ramadhan menjelaskan ketiga pelaku juga saling memiliki keterhubungan satu sama lainnya. Sebaliknya, pihaknya masih mendalami kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus tersebut.
Baca juga: Polri: Investasi Bodong Sunmod Alkes Punya Surat Perintah Kerja dari Kementerian Terkait
"Ketiganya ini yang berhubungan dengan korban. Tentu penyidik masih mengembangkan, mendalami keterlibatan apakah di balik itu masih ada tersangka-tersangka lain. Nanti hasil pengembangan akan disampaikan," tukas dia.
Baca juga: Investasi Bodong Sunmod Alkes Janjikan Korbannya Keuntungan 30 Persen Dalam Sepekan
Sebagai informasi, Bareskrim Polri sebelumnya telah menangkap tiga pelaku dalam kasus ini yaitu V, B, dan DR. Ketiganya kini telah ditahan dalam rangka pemeriksaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bareskrim Polri.
Baca juga: Korban Investasi Bodong Minta Polri Terbuka Soal Jumlah Aset Yang Disita dan Pengembalian Dananya
Para pelaku dijerat Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, dengan ancaman hukuman empat tahun penjara; Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan, dengan ancaman hukuman empat tahun penjara; Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dengan ancaman hukuman enam tahun penjara.
Kemudian, Pasal 105 dan/atau Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara; dan Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 6 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Kantongi Surat Perintah Kerja
Tersangka investasi bodong suntikan modal (Sunmod) alat kesehatan (Alkes) ternyata memiliki surat perintah kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh Kementerian terkait untuk pengadaan alkes.
Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan surat perintah kerja yang dikeluarkan Kementerian terkait ini yang membuat ribuan korbannya terpedaya oleh investasi bodong tersebut.
"Modus operandi para pelaku membuat skenario seolah-olah menang tender dan memiliki surat perintah kerja atau SPK yang berasal dari Kementerian terkait untuk pengadaan alkes," kata Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (22/12/2021).
Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci ihwal Kementerian apa yang diduga mengeluarkan SPK untuk pengadaan alkes bagi investasi bodong tersebut.
Sebaliknya, pihaknya juga masih mendalami keabsahan SPK tersebut.
"Tentu ini akan didalami dulu oleh penyidik. apakah surat ini kan pasti ada tanda tangannya, KOP suratnya, apakah surat ini dipalsukan juga. Nah ini pembuatan surat ini yang membuat (korban) yakin," jelas dia.
Korban, kata Ramadhan, menganggap adanya surat perintah kerja itu menandakan investasi bodong Sunmod Alkes tersebut legal.
Namun, ribuan korban justru mengalami kasus penipuan dengan kerugian diperkirakan Rp1,2 triliun.
"Selain dia tergiur dengan dia bilang disini cuan atau keuntungan yang besar sampai 30 persen tapi dia juga diyakini dengan surat perintah kerja," ujarnya.
"Jadi bayangan korban bahwa ini adalah sebuah proyek yang besar dan benar benar ada. Namun, si pemilik atau si tersangka tidak punya modal sehingga butuh suntikan modal daripada korban-korban tersebut. Nah korban memberikan uang untuk modal tersebut," lanjutnya.
Atas dasar itu, kata Ramadhan, penyidik kini masih tengah melakukan pemeriksaan surat perintah kerja (SPK) untuk pengadaan alkes yang dimiliki para tersangka.
"Nah ini masih didalami oleh penyidik surat surat SPK atau surat perintah kerja yang tentunya kita akan update lagi. Apakah ada unsur penipuan, pemalsuan dari surat tersebut, pemalsuan tanda tangan atau surat tersebut," tukasnya.
Korban Minta Polri Transparan Soal Aset Sitaan
Korban investasi bodong terkait suntikan modal (sunmod) alat kesehatan (alkes) meminta Polri untuk terbuka terkait aset-aset yang telah disita dari tangan para tersangka.
Salah satu pelapor Investasi Bodong Sunmod Alkes, Jess menyampaikan pihaknya juga meminta agar Polri juga menginformasikan kepada para korban terkait pengembalian dana yang telah diinvestasikan kepada tersangka.
"Harapan dari pihak korban penipuan suntik modal ini adalah adanya keterbukaan mengenai jumlah asset yang telah disita dan bagaimana sistem pengembalian modal kepada para korban."
"Tujuannya, agar kasus ini tidak sama seperti kasus penipuan lainnya dimana para korban sama sekali tidak mendapatkan haknya dalam pergantian kerugian yang ada," kata Jess saat dikonfirmasi, Selasa (21/12/2021).
Jess mengungkapkan para korban berencana akan mendatangi Bareskrim Polri pada Rabu (22/12/2021) besok.
Mereka akan mengadu ke posko pengaduan korban investasi bodong terkait Sunmod Alkes yang dibentuk Bareskrim Polri.
"Para korban investasi bodong berkedok suntikan modal alat kesehatan akan melakukan laporan ke posko pengaduan yang telah disediakan oleh Bareskrim Polri Jakarta. Para korban akan melakukan pengaduannya pada Rabu (21/12/2021) besok dengan didampingi pengacara agar hukum ini berjalan sesuai ketetapannya," jelas Jess.
Lebih lanjut, Jess memastikan korban investasi bodong Sunmod Alkes akan siap membantu jika pihak kepolisian membutuhkan informasi dalam membantu pengungkapan kasus tersebut.
"Para korban penipuan suntik modal alkes sangat menaruh harapan kepada pihak yang berwajib dan siap bekerjasama menjalankan proses hukum yang ada demi membantu pihak kepolisian dalam mengusut tuntas kasus penipuan investasi suntikan modal alkes bodong," tukasnya.