Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Baliho Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani sempat bertebaran di lokasi pengungsian bencana erupsi Gunung Semeru.
Kini, baliho-baliho tersebut telah dicopot oleh petugas Satpol PP Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Satpol PP Lumajang Matali Bilogo.
Matali menuturkan, alasan baliho milik putri Megawati Soekarnoputri tersebut ditertibkan adalah karena tidak memiliki izin.
"Iya benar, sudah kami tertibkan semua, jumlahnya berapa tidak hafal," kata Matali Bilogo kepada Kompas.com, Kamis (23/12/2021).
Menurut Matali, sesuai aturan, baliho tak berizin harus ditertibkan.
Hal tersebut tidak hanya berlaku bagi baliho Puan Maharani.
"Karena memang tidak ada izinnya. Yang ditertibkan tidak hanya milik Puan Maharani, yang terpasang tidak berizin otomatis (dicopot)," terang dia.
Matali pun menjelaskan, penertiban baliho Puan Maharani bukan karena menjadi sorotan setelah dinilai tak etis.
Namun, karena memang tidak mengantongi izin.
"Perda memang mengatur begitu, pemasangan banner, reklame atau apapun yang tidak berizin harus diingatkan, dicopot," jelas dia.
Penertipan baliho tak berizin tak hanya dilakukan di Kecamatan Candipuro, namun di semua wilayah Kabupaten Lumajang.
Pro Kontra Pemasangan Baliho Puan di Lokasi Bencana
Sebelumnya diberitakan, baliho Puan Maharani di lokasi bencana erupsi Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menuai sorotan publik.
Pasalnya, baliho Ketua DPR RI tersebut terpasang di sepanjang jalan Kecamatan Pasirian dan Kecamatan Candipuro.
Baliho tersebut tampak menunjukkan foto Puan menggunakan kerudung berwarna merah, dengan latar belakang gambar para pengungsi Gunung Semeru.
Serta dibubuhi dengan seruan "Tangismu, tangisku, ceriamu, ceriaku. Saatnya bangkit menatap masa depan', dinilai tidak etis oleh warga.
Seorang relawan bencana erupsi Gunung Semeru, Qomaruddin menyebut, seharusnya baliho itu tidak menonjolkan Puan Maharani secara personal.
Baca juga: Pro Kontra Baliho Puan Maharani Muncul di Sepanjang Jalan Pengungsian Bencana Semeru
Baca juga: Soal Baliho Puan di Lokasi Bencana Semeru, Ketua Fraksi PDIP: Itu Spontanitas Kader
Melainkan menunjukkan bentuk kepedulian pada korban bencana awan panas Gunung Semeru.
“Misal kayak baliho milik NU dan lembaga zakat, hanya pasang bendera yang menunjukkan jalan atau arah ke posko pengungsian,” kata Qomaruddin dikutip dari Kompas.com, Kamis (23/12/2021).
Menurut pengakuan Qomaruddin, ia tidak mengetahui secara pasti kapan baliho itu dipasang.
"Saya sendiri tidak tau kapan baliho itu dipasang, tiba-tiba pagi ada,” sambung Qomaruddin.
PDIP Anggap Pemasangan Baliho Spontanitas
Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Utut Adianto angkat bicara soal baliho Puan Maharani yang bertebaran di sepanjang lokasi pengungsian bencana Gunung Semeru.
Utut menyebut, pemasangan baliho tersebut dilakukan secara spontanitas karena Puan Maharani hadir meninjau lokasi pengungsian.
"Kalau itu kan mungkin ada spontanitas dari teman-teman Ibu Puan hadir."
"Itu entah kader orang yang dekat atau relawan," kata Utut dikutip Tribunnews.com, Rabu (22/12/2021).
Baca juga: Baliho Puan Maharani di Lokasi Bencana Semeru, Pengamat Sebut Tak Etis
Wasekjen DPP PDIP itu menilai, keberadaan baliho Puan harus dilihat maksud dan tujuannya.
Utut menyebut bahwa maksud dan tujuan pemasangan baliho itu baik.
"Kalau maksudnya pasti baik. Kalau ada yang tidak berkenan mohon dilihat maksudnya," ujar Utut.
Pengamat Nilai Pemasangan Baliho Kurang Etis
Di sisi lain, Pengamat Psikologi Politik dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), M Abdul Hakim, menyebut pemasangan baliho Puan Maharani kurang tepat.
Menurutnya, meski tulisan dinilai baik, namun ini justru dapat membuat kegagalan komunikasi politik.
Baca juga: Nasdem Tak Mau Ikut-ikutan Pasang Baliho Capres: Saat Ini Waktunya Perangi Pandemi Covid
"Pemasangan spanduk Puan di desa terdampak (erupsi Semeru) mungkin ingin memberi pesan bahwa sosoknya hadir di tengah orang-orang yang terdampak."
"Ia peduli dengan kondisi para penyintas."
"(Namun) pemasangan baliho dengan nuansa kampanye justru akan ditangkap sebagai komunikasi yang tidak empatik dengan kondisi penyintas."
"Tentu saja hal itu kurang etis mengingat kesulitan dan penderitaan yang dialami penyintas," ungkap Abdul Hakim kepada Tribunnews.com, Selasa (21/12/2021).
(Tribunnews.com/Maliana/Galuh Widya/Chaerul Umam/Wahyu Gilang Putranto)(Kompas.com/Andi Hartik/Bagus Supriadi)