News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Semangat PSI Soal Transparansi di DPR Harus Didukung

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Adi Suhendi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie saat acara puncak HUT ke-7 PSI di Ballroom Djakarta Theater, Jakarta, Rabu (22/12/2021).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie memberikan semangat kepada kader partai supaya PSI bisa lolos ke parlemen.

Target itu disampaikannya agar PSI ke depan bisa ikut mengawal uang rakyat.

Terkait hal itu, Indonesia Budget Center (IBC) mengapresiasi masih adanya partai politik yang mendorong gagasan transparansi di DPR.

Tapi upaya tersebut perlu dikuatkan dengan adanya kebijakan dan implementasi.

“Saya kira bagus bila ada Parpol yang mendorong gagasan transparansi DPR. Namun gagasan tersebut perlu didorong sampai dilevel kebijakan dan implementasi,” kata Direktur Eksekutif IBC, Roy Salam saat dihubungi, Senin (27/12/2021).

Menurutnya, DPR telah melakukan sejumlah kegiatan untuk mendukung open parliament berjalan di Senayan.

Baca juga: Formappi Nilai Pernyataan Grace Soal PSI Akan Buat Gaduh DPR Perlu Didukung

Namun, upaya tersebut masih belum optimal, salah satunya adalah Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI.

“BURT ini kan kelihatannya seperti mengurusi rumah tangga, tanpa melihat ada kepentingan publik di DPR. Apa kepentingan publik? Memastikan anggaran DPR transparan,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, transparan di sini bukan hanya melulu soal penggunaan anggaran.

Banyak upaya yang dilakukan DPR untuk bisa menyerap aspirasi masyarakat, salah satunya adalah reses.

Lalu bagaimana kah nasib aspirasi masyarakat tersebut setelah disampaikan kepada perwakilan rakyat? Ini yang masih menjadi pertanyaan besar.

Baca juga: Grace Natalie: Presiden Jokowi Pulihkan Kepercayaan Anak Muda pada Politik

Pihaknya melihat, masyarakat tidak dapat mengetahui apakah aspirasi mereka tertampung dengan baik dan menjadi satu kebijakan.

Karena pada akhirnya, upaya sosialisasi pembahasan rancangan Undang-Undang saja, dia menilai, tidak berjalan secara maksimal.

“Agak sulit melihat kinerja dan parlemen karena tidak ada informasi bagaimana mentracking masukan masyarakat itu diadopsi atau tidak dalam UU. Dan siapa fraksi yang memiliki kinerja baik,” katanya.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini