TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR RI sangat berkomitmen untuk memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) untuk menjadi Undang-Undang (UU). 

Hal itu ditegaskan Pimpinan DPR RI Sufmi Dasco usai mengunjungi korban kasus kekerasan seksual anak di bawah umur yang terjadi di Setiabudi Jakarta Selatan, Mimggu (9/1/2022).

Saat itu Ketua Harian DPP Gerindra itu langsung menemui ibu korban. 

Dalam pertemuan dengan ibu korban itu, Dasco menceritakan, anak malang itu hanya tinggal dengan ibunya, Nurjanah.

Sementara pelaku adalah keluarga dekat dari korban.  

"Orang tua korban yang hanya tinggal dengan anaknya tadi telah menceritakan masalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga dekat atau paman ipar daripada anak tersebut yang masih berumur 9 tahun," katanya, Minggu (9/1/2022). 

“Dan ini ternyata kejadian bukan baru sekali ini yang kedua kali. Dan selain diimingi-imingi dengan uang juga dengan ancaman sehingga menyebabkan korban kemudian tidak berdaya,” tegas Dasco. 

Untuk mencegah kasus sama terjadi berulang dan berulang, katanya, DPR RI sangat berkomitmen untuk memperjuangkan RUU TPKS untuk menjadi Undang-undang. 

"Jadi kalau ada yang bilang bahwa DPR memperlambat segala macam itu tidak betul."

"Bahwa usulan atau inisiatif undang-undang itu justru berasal dari DPR RI dan ini kita akan bikin, kita akan buat Undang-undang itu dengan bagus," ucapnya. 

"Sehingga kemarin itu saya pikir bukan kita tidak mau cepat, tapi kita tidak mau buru-buru supaya menjadi undang-undang yang bagus karena kita tidak mau kejadian seperti ini berulang, berulang dan berulang lagi terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur pada khususnya," lanjut Dasco. 

Terkait ada kesan DPR memperlambat pengesahan RUU TPKS, Dasco menjelaskan, RUU tersebut segera dibawa dan dibahas di Rapat Paripurna. 

"Saya pikir dengan dibawa ke paripurna ke rapat paripurna tentu itu akan membuat rancangan undang-undang tersebut disepakati oleh semua fraksi, karena nanti kalau sudah diparipurna kan, itu akan membuka jalan pembahasannya dan tentunya pembahasan itu akan melibatkan semua fraksi yang ada di DPR RI," ujarnya. 

 Dasco juga belum bisa memastikan pembahasan RUU TPKS akan dilakukan Badan Legislasi (Baleg) atau melalui Panitia Khusus (Pansus).