TRIBUNNEWS.COM - Dalam rangka bersih-bersih, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir laporkan dugaan kasus korupsi di lingkungan PT Garuda Indonesia ke Kejaksaan Agung, Selasa (11/1/2022).

Pelaporan tersebut sebagai tindak lanjut dari adanya dugaan pengadaan pesawat ATR 72 seri 600.

Tak hanya asal lapor, kata Erick, pihaknya telah mengantongi bukti.

"Khususnya seperti yang disampaikan Kejagung adalah ATR 72 600, selanjutnya kami serahkan bukti-bukti untuk diinvestigasi."

"Jadi bukan tuduhan, karena kita bukan eranya saling menuduh. Tapi mesti ada fakta-fakta yang diberikan."

"Garuda saat ini sedang ada di tahap restrukturalisasi."

Baca juga: Erick Thohir Serahkan Bukti Dugaan Korupsi Garuda ke Kejagung: Saatnya BUMN Dibersihkan

Baca juga: Erick Thohir Laporkan Korupsi di Garuda Berdasar Fakta, Berikut Kasus yang Seret Dirut Emirsyah

"Secara data-data valid memang dalam proses pengadaan pesawat terbangnya leasing-nya itu ada indikasi korupsi dengan merk yang berbeda-beda," kata Erick dalam konferensi pers melalui Kompas Tv.

Pada kesempatan itu, Erick juga menyampaikan bahwa program bersih-bersih ini, sejak awal telah disepakati.

"Ini buka berarti kita mengambil sebuah permasalahan satu persatu, tidak."

"Tapi ini program besar yang sudah kita sepakati sejak awal tahun."

"Itu kenapa banyak bergulir program-program pembersihan yang ada di BUMN yang dipimpin langsung oleh jaksa agung," terang Erick.

Untuk itu, Erick mengucapkan terima kasih atas dukungan dan pendampingan yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Baca juga: Erick Thohir Laporkan Garuda Indonesia ke Kejagung atas Kasus Dugaan Korupsi

"Kami Kementerian BUMN mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, karena singkronisasi yang kita lakukan sejak awal kami sangat merasakan manfaatnya."

"Karena tidak mungkin tranformasi BUMN itu tidak didukung kejagung, apalagi dengan konsep dari program bersih-bersih BUMN.

"Karena penting buat kami transformasi administrasi yang bisa dipertanggung jawabkan," kata Erick.

Mengutip Kompas.com, sebelumnya dalam beberapa kesempatan, Erick sudah menyoroti kondisi krisis keuangan yang dialami maskapai berpelat merah itu.

Apalagi ketika Erick mengetahui bahwa Garuda Indonesia bekerja sama dengan 36 penyewa pesawat atau lessor yang sebagian terlibat dalam tindakan koruptif dengan manajemen lama.

Baca juga: Dihadiri Erick Thohir, Kardinal Suharyo Lantik Pengurus PP Pemuda Katolik 2021-2024

Ini yang menyebabkan biaya sewa pesawat Garuda Indonesia terlampau mahal.

"Sejak awal kami di Kementerian (BUMN) meyakini, bahwa memang salah satu masalah terbesar di Garuda mengenai lessor."

"Lessor ini harus kami petakan ulang, mana saja yang masuk kategori dan bekerja sama di kasus yang sudah dibuktikan koruptif," kata Erick dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, 3 Juni 2021 lalu.

Respon PT Garuda Indonesia

Pihak Garuda Indonesia beri respon terkait adanya laporan yang dilakukan oleh Erick Thohir selaku Menteri BUMN.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyebut pihaknya akan mendukung penuh langkah penyelidikan yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI.

Baca juga: Erick Thohir, Figur Potensial Cawapres di Pemilu 2024 Berdasarkan Hasil Survei

"Kami tentunya memastikan akan mendukung penuh penyelidikan," ujar Irfan, Selasa (11/1/2022).

Irfan memastikan akan menyiapkan segala keperluan penyelidikan sebagai upaya peningkatan transparansi perusahaan.

"Garuda berkomitmen untuk mendukung setiap upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam setiap aktivitas bisnisnya," imbuh Irfan.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Dennis Destryawan)(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)