TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah orang yang menamakan diri Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi mendeklarasikan dukungan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo untuk mencalonkan diri pada Pilpres 2024.

Mereka menilai kepemimpinan Jokowi pada periode kedua telah memberikan kemajuan bagi Indonesia dan ingin Jokowi-Prabowo melanjutkan kerja-kerja mereka lewat Kabinet Indonesia Maju Jilid II di 2024.

"Kami dari Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi mendorong Bapak Prabowo Subianto, calon presiden, dan Bapak Joko Widodo, calon wakil presiden (cawapres), sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju Jilid II untuk maju dalam Pemilu 2024," kata Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi Gisel Italiane dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/1/2022).

Para relawan berpendapat Jokowi telah berhasil mengonsolidasikan kekuatan dengan merekrut Prabowo di pemerintahan periode kedua.

Mereka menilai langkah itu menciptakan stabilitas politik, baik dalam pemerintahan maupun parlemen.

Sekber Prabowo-Jokowo menyampaikan pencalonan Prabowo-Jokowi perlu dilakukan untuk melanjutkan pembangunan Indonesia.

Mereka berkata pemulihan perekonomian pascapandemi perlu terus dikawal.

Selain itu, para relawan menyebut ada sejumlah proyek strategis yang perlu kesinambungan pemerintahan.

Salah satunya proyek pemindahan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara.

Baca juga: Waketum Gerindra Mengaku Tak Mengenal Sekber yang Mendeklarasikan Dukungan untuk Prabowo-Jokowi

"Dalam rangka melanjutkan kesinambungan kerja dan pembangunan nasional menuju Indonesia maju," ucap Gisel.

Terkait dukungan Sekber untuk Prabowo-Jokowi ini sejumlah kalangan menyampaikan reaksinya, mulai dari Waketum Gerindra, pengamat hingga pakar.

Bisa Mendegradasi Jokowi

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai, apa yang dilakukan oleh Sekber itu bisa mendegradasi Jokowi. 

Karena, kata Ujang, secara otomatis Jokowi akan turun kasta.

"Itu seolah-olah sekelompok atau segelintir orang, yang bisa saja menjerumuskan Jokowi. Karena Jokowi bisa dinilai rakyat, sebagai orang yang haus kuasa," kata Ujang saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (15/1/2022).

Ujang pun menilai, apa yang dilakukan oleh Sekber itu tak layak.

Karena, hanya akan menjebloskan Jokowi.

"Kasihan juga Jokowi didorong-dorong, jangan sampai kejeblos oleh kelompok pendukungnya," tambah Ujang.

Ia juga mengatakan, bahwa seorang pemimpin hebat akan berhenti berkuasa jika sudah tiba saatnya berhenti.

Sehingga, tak perlu memaksakan diri, apalagi dengan jabatan lebih rendah dari sebelumnya, dari Presiden, turun ke Cawapres. 

"Agar chusnul khotimah, lebih baik pendukung Prabowo dan Jokowi, memberi jalan kepada yang lain, agar bisa mengganti dirinya di 2024 nanti," jelas Ujang.

Tidak Elok dan Tidak Etis

Pakar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, dalam setiap hidup berkonstitusi, ada yang namanya budaya berkonstitusi.

Sehingga, menurut Feri, tidak elok kiranya Presiden Joko Widodo terjebak hasutan pendukungnya yang menikmati kuasa dengan kemudian meminta presiden memperpanjang masa jabatan atau menjadi wakil Prabowo Subianto.

Baca juga: Sekber Dorong Prabowo-Jokowi Maju Pilpres 2024, Pengamat: Mendegradasi Jokowi karena Turun Kasta

"Presiden itu tanggung jawab seumur hidup hanya saja masa jabatannya dibatasi 2 periode (10 tahun). Setiap yang habis periode dalam budaya berkonstitusi tetap dipanggil presiden," kata Feri saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (15/1/2022).

Feri pun tak bisa membayangkan, jika seseorang yang sebelumnya dipanggil Presiden, malah berminat menjadi calon wakil presiden.

Terlebih, menjadi Cawapres dari orang yang pernah dikalahkannya dua kali berturut-turut dalam Pilpres.

"Tidak elok dan tidak etis jika presiden maju jadi wakil (presiden). Ibarat sudah jadi jenderal tapi tiba-tiba berminat jadi kopral. Enggak boleh terjadi itu," ujar Feri.

Sementara itu Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga menyebut kalau duet Prabowo - Jokowi ini seolah mengenyampingkan potensi anak bangsa.

"Padahal, kalau mau objektif banyak anak bangsa yang kemampuannya lebih mumpuni daripada Prabowo dan Jokowi," kata Jamiluddin saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (16/1/2022).

Dirinya menilai, kondisi partai politik di Indonesia saat ini, banyak dihuni oleh para politisi muda yang juga potensial untuk memimpin.

Bahkan kata Jamiluddin, sebagian besar dari mereka juga diyakini dapat membuat Indonesia lebih maju dari periode kepemimpinan Jokowi.

"Mereka ini akan dapat memajukan Indonesia jauh melebihi yang dilakukan rezim saat ini," bebernya.

Dia beranggapan, para inisiator Sekber ini merupakan golongan yang memiliki kepentingan dari majunya kembali Jokowi menjadi pemimpin mendatang.

Jamiluddin beranggapan, upaya untuk menduetkan Prabowo-Jokowi sebagai pasangan Capres dan Cawapres merupakan cara untuk mengenyampingkan peran anak muda milik bangsa.

"Jadi, upaya menduetkan Prabowo-Jokowi sama saja mengerdilkan potensi anak bangsa untuk memimpin negeri tercinta," ujarnya.

Waketum Gerindra Maksimalkan Kerja Prabowo sebagai Menhan

Menanggapi hal itu, Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengaku tak mengenal kelompok barisan Sekber yang mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo-Jokowi tersebut.

"Kami tidak tahu siapa mereka yang mendeklarasikan Prabowo - Jokowi tersebut," kata Habiburokhman saat dihubungi Tribunnews, Minggu (16/1/2022).

Meski begitu, Habiburokhman mengatakan tak bisa melarang orang menyampaikan aspirasi. Pasalnya, hal itu bagia dari hak mereka secara konstotusional.

Habiburokhman menambahkan, pihaknya belum bisa menetukan sikap soal calon wakil Presiden (Cawapres) yang mendampingi Prabowo Subianto di 2024.

Sehingga, secara resmi penentuan sikap kemungkinan baru bisa dilakukan jelang 2024.

Sebab, Partai harus mencermati dinamika politik yang terjadi.

"Saat ini kami lebih memilih untuk maksimalkan kerja Pak Prabowo sebagai Menhan, kalau beliau sukses jalankan tugas Insha Allah tidak sulit untuk menang 2024," jelas Habiburokhman. (Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda, Rizky Sandi Saputra)