TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) Dr. Isradi Zainal angkat bicara terkait nama ibu kota baru oleh Presiden Joko Widodo.

Menteri Bappenas Bapak Suharso Manoarfa menyampaikan Presiden Jokowi memberikan nama Nusantara untuk IKN.

"Penamaan Ibu Kota Negara dengan nama 'Nusantara' kurang pas karena akan mengecilkan istilah Nusantara dalam arti sesungguhnya," kata Isradi dalam keterangan yang diterima, Senin (17/1/2022).

Ketua PII Kalimantan Timur itu menilai, pemberian nama yang secara tiba-tiba tidak mendukung iklim demokrasi dan mengebiri nama yang pernah diusulkan saat konsultansi publik yang dilakukan oleh Pansus IKN.

"Penamaan nama Nusantara terhadap Ibu Kota Negara kurang menggambarkan nama dan lokasi Ibu Kota Negara," kata Isradi.

Untuk itu pihaknya akan menyampaikan secara resmi melalui Forum Pansus soal pengusulan nama IKN.

Baca juga: Alasan Nusantara Jadi Nama Ibu Kota Negara Indonesia dan Bentuk Pemerintahannya

"Kami mohon kepada Bapak Presiden untuk membertimbangkan Nama PAKUNEGARA atau PAKUNAGARA sebagai nama IKN. Alasannya, jika nama IKN adalah Pakunegara, maka istilah Pakunegara merupakan singkatan dari Penajam Paser Utara 'Pa' dan Kutai Kertanegara 'Kunegara," ujarnya.

Sekjen Forum Rektor PII ini menjelaskan, Jika nama IKN adalah Pakunagara, maka istilah ini dibagi menjadi Paku dan Nagara.

"Paku merupakan singkatan dari Paser dan Kutai atau Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara yang meruoakan Lokasi IKN. Paku juga bisa berarti Penguat. Nagara merupakan singkatan dari Nagari rimba nusa antara. Nagari artinya pusat pemerintahan, rimba berarti Forest city atau Green City, Nusantara artinya berbasis darata dan perairan (sungai dan laut)," jelasnya.

Baca juga: Mengenal Istilah Nusantara, Nama Ibu Kota Negara Baru yang Disetujui Jokowi

Isradi menambahkan, sebagai pertimbangan disampaikan bahwa usulan nama Pakunegara atau Pakunagara merupakan usulan dari sejumlah Rektor dan Akademisi termasuk Forum Dekan Teknik Indonesia (FDTI).

"Usulan ini kami sampaikan sebagai bagian dari masyarakat yang mendukung pemindahan IKN dan yang mencintai IKN," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Suharso menjelaskan awalnya nama ibu kota baru Indonesia belum diisi dalam surat presiden (surpres).

Namun, pihaknya menahan nama itu karena belum mendapat persetujuan kepala negara.

"Mengenai nama ibu kota titik-titik itu, memang semula sudah ingin dimasukkan pada waktu penulisan surpres itu, tapi kemudian ditahan," ujar Suharso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.