TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah telah mengumumkan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan diberi nama 'Nusantara.'

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Dalam rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022).

Menanggapi hal tersebut, Sejarawan JJ Rizal menilai pemberian nama 'Nusantara' ini terkesan Jawa-sentris.

"Sejak zaman pergerakan ketika istilah ini muncul untuk digunakan sebagai nama wilayah bangsa dan negara yang hendak didirikan, nama Nusantara segera tersingkir karena dianggap Jawa-sentris," kata Rizal dilansir Kompas.com, Selasa (18/1/2022).

Baca juga: Undang-Undangnya Ditetapkan Hari Ini, Darimana Pemindahan Ibu Kota Negara Didanai?

Pemberian nama 'Nusantara' ini juga dinilai Rizal bertolak belakang dengan gagasan pokok pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota negara (IKN) yang baru.

Karena sebelumnya, Kalimantan dipilih IKN yang baru dengan tujuan memutus kesenjangan antara wilayah Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa.

Rizal menambahkan istilah Nusantara ini juga mencerminkan bias Jawa yang dominan.

Nusantara juga merupakan produk cara pandang Jawa pada masa Majapahit yang membagi antara negara gung (Kota Majapahit) dengan mancanegara (luar Kota Majapahit).

"Sebab, istilah Nusantara mencerminkan bias Jawa yang dominan. Nusantara adalah produk cara pandang Jawa masa Majapahit yang mendikotomi antara negara gung (kota Majapahit) dengan mancanegara (luar kota Majapahit)," ucap Rizal.

Baca juga: Ibu Kota Negara Nusantara Akan Dipimpin Kepala Otorita, Apa Itu?

Lebih lanjut Rizal menuturkan, wilayah diluar Majapahit inilah yang kemudian disebut dengan Nusantara.

Rizal menuturkan penyebutan istilah Nusantara bukan hanya sekedar pembagian secara kewilayahan, tapi juga terkait peradaban.

Alasan tersebutlah yang membuat Rizal menilai pemilihan nama Nusantara sebagai nama ibu kota baru ini kurang tepat.

"Pemakaian nama ibu kota baru Nusantara tidak mewakili pikiran RI yang didirikan sebagai amanat untuk setara, tetapi mewakili arogansi dan dominasi pikiran elite 'Keraton Jawa' gaya baru 2022," pungkasnya.

Baca juga: Fadli Zon Usul Ibu Kota Negara Dinamakan Jokowi, Nama Nusantara Dinilai Kurang Cocok