"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum," jelas Leonard.
Lebih lanjut, Leonard menambahkan bahwa PT Dini Nusa Kusuma diduga terkait dugaan kasus korupsi pengadaan satelit lantaran menjadi pemegang hak pengelolaan.
"Bahwa PT DNK sendiri merupakan pemegang hak pengelolaan filing satelit Indonesia untuk dapat mengoperasikan satelit atau menggunakan spektrum frekuensi radio di orbit satelit tertentu," tukasnya.
Kejaksaan Agung sebelumnya juga telah memeriksa tiga orang sebagai saksi yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 sampai dengan 2021 pada Senin (17/1/2022).
Leonard menyatakan ketiga saksi yang diperiksa berasal dari pihak swasta. Mereka berasal pegawai atau pejabat dari PT Dini Nusa Kusuma.
Baca juga: Kejagung Periksa Tiga Pihak Swasta Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Satelit Kemenhan
"Saksi-saksi yang diperiksa antara lain PY selaku senior account manager PT Dini Nusa Kusuma yang diperiksa terkait tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan tahun 2015 sampai dengan 2021," kata Leonard dalam keterangannya, Senin (17/1/2022).
Selain PY, kata Leonard, penyidik memeriksa RACS selaku Promotion Manager PT Dini Nusa Kusuma dan AK selaku General Manager PT Dini Nusa Kusuma.
"Bahwa PT DNK sendiri merupakan pemegang hak pengelolaan filing satelit Indonesia untuk dapat mengoperasikan satelit atau menggunakan spektrum frekuensi radio di orbit satelit tertentu," jelas Leonard.
Lebih lanjut, Leonard menjelaskan ketiga saksi diperiksa dalam kepentingan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123° Bujur Timur (BT).
"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengadaan satelit slot orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan tahun 2015 sampai dengan 2021," tukas dia.