Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan saksi berinisial AM dalam sidang lanjutan perkara dugaan terorisme atas terdakwa Munarman di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (24/1/2022).

Dalam kesaksiannya, AM menceritakan awal mula terjadinya pembaiatan terhadap Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) di Markas FPI di Makasaar pada 24 Januari 2015.

AM menyebut ide itu muncul berlandaskan ceramah Imam Besar FPI Muhammad Rizieq Syihab (MRS). AM merupakan eks anggota Laskar FPI Makassar yang turut berbaiat pada agenda tersebut.

Baca juga: Kader PKS Narji Minta Maaf Sempat Dukung Aksi Tertibkan Baliho Rizieq Shihab

Pernyataan itu bermula saat hakim PN Jakarta Timur menanyakan kepada AM terkait rangkaian acara tersebut.

Dalam kesaksiannya, AM menyatakan acara itu berisi ceramah dengan pemateri diantaranya (Alm) Ustaz Basri --tokoh ISIS di Indonesia-- dan terdakwa Munarman.

"Acara apa?" tanya hakim dalam persidangan, Senin (24/1/2022).

"Yang pertama, ceramah Yang Mulia tiga pemateri, sebenarnya pematerinya dua Yang Mulia, cuma berjalannya waktu hadir pemateri ketiga yang tidak dalam agenda yang mulia, dalam agenda itu Ustaz Munarman dengan Ustaz Basri almarhum," jawab saksi.

Mendengar penjelasan dari AM, lantas Hakim menanyakan terkait dengan adanya baiat kepada ISIS dalam agenda yang diikuti oleh dominan anggota FPI Makassar tersebut.

Baca juga: Dipukul Mundur Massa Aksi PA 212 Bubarkan Diri Sambil Bentangkan Spanduk Rizieq Shihab

AM menyebut, kalau pada agenda itu memang ada pembaiatan yang dipimpin oleh Ustaz Basri.

"Ada penceramah 3 orang, kemudian ada baiat?" tanya hakim.

"Iya Yang Mulia," jawab AM.

"Siapa yang baiat waktu itu?" tanya lagi Hakim.

"Yang mimpin baiat Ustaz Basri almarhum Yang Mulia," jawab AM.

Beralih ke jaksa penuntut umum (JPU), dalam persidangan ini tim jaksa menanyakan kepada AM perihal ide yang mendasari adanya baiat kepada ISIS tersebut.

Kata AM, ide itu datang dari isi ceramah eks Pimpinan FPI Rizieq Shihab dalam sebuah acara milad FPI beberapa waktu sebelum terjadinya baiat.

"Di situ di isi ceramah oleh imam besar kami Habib Rizieq, tentang waktu itu tentang, ISIS Yang Mulia, tentang ISIS. Jadi beliau sampaikan bahwa ISIS lahir karena kezaliman pemerintah, jadi intinya kalau memang pemerintah solid FPI, kita hitamkan, kita hitamkan," beber saksi.

Atas adanya isi ceramah dari Rizieq Shihab yang tidak disebutkan lokasinya tersebut, AM menyatakan kalau anggota FPI di Makassar mengikuti apa yang menjadi pesan tersebut.

Baca juga: Sidang Perdana Diwarnai Protes:Jaksa Main HP, Bandingkan dengan Sidang Rizieq hingga Munarman Curhat

"Jadi kami dari laskar Makassar, karena beliau sebagai imam besar kami, kami mengikuti dari instruksi beliau dari ceramah tersebut Yang Mulia," imbuhnya.

Saksi membenarkan baiat berkedok seminar di Markas FPI Makassar itu berdasarkan keputusan hasil rapat dari anggota FPI.

Tak cukup di situ, Jaksa kembali menegaskan keterangan dari AM yang menyatakan kalau baiat di Makassar itu beride dari isi ceramah Rizieq Shihab.

"Sesuai dengan petunjuk ketua umum FPI?" tanya jaksa.

"Iya Yang Mulia," kata saksi.

"Siapa itu?" tanya jaksa.

"Imam besar Yang Mulia, imam besar beliau, Habib Rizieq Yang Mulia," imbuh saksi.

Dalam perkara ini, Munarman didakwa menggerakkan orang lain untuk melakukan tindakan terorisme di sejumlah tempat dan dilakukan secara sengaja.

Jaksa menyebut eks Sekretaris Umum FPI itu melakukan beragam upaya untuk menebar ancaman kekerasan yang diduga bertujuan menimbulkan teror secara luas.

Atas perbuatannya, Munarman didakwa melanggar Pasal 14 Juncto Pasal 7, Pasal 15 juncto Pasal 7 serta atas Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU juncto UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.