Dilansir Tribunnews.com, ekonom senior Rizal Ramli ikut memberikan kritikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Pemindahan IKN.

Dia mengkritik soal mekanisme pencarian Kepala Otorita IKN Nusantara yang ditunjuk langsung oleh Presiden.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini berpendapat, aturan tentang pemerintahan di Indonesia tidak mengenal pemimpin wilayah dipilih melalui mekanisme penunjukan langsung.

Dalam Pasal 9 UU IKN, tertulis bahwa IKN Nusantara dipimpin oleh kepala otorita yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR RI.

Mantan Menteri Perekonomian era Presiden Gus Dur ini mengaku akan menganulir UU IKN apabila dia terpilih sebagai kepala negara.

Baca juga: Pengamat: Wajar Rizal Ramli Ingin Batalkan UU IKN Jika Terpilih Jadi Presiden RI

Di sisi lain, Rizal Ramli juga menyinggung soal kegagalan negara memindahkan ibu kotanya karena jarak.

"Ada yang berhasil ada yang gagal, yang tidak berhasil kenapa? Karena jaraknya terlalu jauh," ungkap Rizal Ramli dalam kanal Youtube Fadli Zon Official, Senin (17/1/2022) lalu.

Menurutnya, salah satu kunci keberhasilan dari pemindahan ibu kota adalah jarak yang tidak terlalu jauh dengan ibu kota yang lama.

"Jadi kunci keberhasilan itu kedekatan dengan ibu kota yang baru, 2 jam maksimal," ujarnya.

4. Ekonom Senior Emil Salim

Ekonom senior Emil Salim mengkritisi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pindah ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Menurut Emil, ketika IKN pindah maka kementerian dan lembaga akan turut ke Kalimantan Timur, dan gedung-gedung yang ada di Jakarta ditukar guling ke pihak swasta sebagai ganti membangun di IKN baru.

"Departemen Keuangan adalah salah satu monumen historis yang besar, juga akan ditukar gulingkan."

"Kemudian beberapa kompleks di Jalan Medan Merdeka Barat, Timur, Selatan, Utara, kantor-kantor itu jika pindah harus juga tukar guling," papar Emil saat diskusi virtual, Jumat (16/4/2021), dilansir Tribunnews.com.