Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Temuan survei yang dilakukan Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan 81,1 persen publik merasa puas, bahkan 7,1 persen merasa puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin. 

“Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf mencapai 81,1 persen,” ungkap Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta dalam keterangan di Jakarta, Jumat (4/2/2021).

Sedangkan yang menyatakan tidak puas sebanyak 18,3 persen, di mana 1,2 persen merasa tidak puas sama sekali, dan sisanya tidak tahu/tidak jawab sebesar 0,6 persen. 

Sebelumnya Indonesia telah mengalami dua kali gelombang Covid-19, dengan puncak tertinggi pada periode Juni-Agustus 2021 yang hampir menyentuh 60 ribu kasus per hari. 

Penurunan kasus berlangsung sangat cepat, disertai dengan pemulihan ekonomi setelah sempat dilakukan pembatasan sosial yang sangat ketat. 

Sementara itu vaksinasi terus digencarkan, di mana sasaran pemberian dosis pertama telah menembus 90 persen dan dosis kedua lebih dari 60 persen. 

Pemerintah juga telah melakukan vaksinasi untuk anak-anak serta telah dimulai vaksin booster atau dosis ketiga sebagai penguat bagi yang telah mendapatkan dosis pertama dan kedua dalam rentang enam bulan.

Baca juga: Tren Kenaikan Covid-19 Varian Omicron, Presiden Jokowi: Tetap Waspada dan Tidak Panik

Hasil survei serologi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan juga menunjukkan mayoritas penduduk Indonesia atau sebanyak 86,6 persen telah memiliki antibodi terhadap virus Covid-19. 

Tingginya kekebalan masyarakat, serta fasilitas kesehatan yang relatif lebih siap, membuat pemerintah lebih optimis dalam menghadapi gelombang ketiga yang dipicu varian omicron. 

Di sisi ekonomi, pertumbuhan telah berhasil keluar dari zona negatif dengan mencatat angka 3,51 persen pada kuartal III/2021, setelah sebelumnya melonjak hingga 7,07 persen pada kuartal I/2021. Meskipun perekonomian melambat selama dua tahun pandemi, tetapi hampir tidak ada gejolak berarti yang bisa memicu krisis ekonomi. 

Selain itu pada tingkat global, peran strategis Indonesia semakin diakui dengan memimpin Presidensi G20. 

Presiden Jokowi mendapatkan posisi tersebut dalam KTT G20 di Roma Italia, diikuti dengan lawatan ke Inggris untuk menghadiri KTT perubahan iklim (COP26). 

Pada tahun 2023 mendatang Indonesia juga mendapatkan giliran sebagai ketua ASEAN. 

“Dengan berbagai faktor yang mendorong tingginya kepuasan publik, pemerintah juga harus memperhatikan sejumlah hal, seperti kenaikan harga komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat khususnya minyak goreng,” kata Okta.

Baca juga: 6 Arahan Jokowi soal Kenaikan Kasus Covid-19 akibat Omicron: Jangan Panik hingga Kurangi Mobilitas

Selain itu ancaman gelombang ketiga pandemi tetap harus diatasi agar tidak terlalu berdampak terhadap pemulihan ekonomi. 

Survei ini dilakukan pada 21-30 Januari 2022, dengan jumlah responden 1200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. 

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang dipilih dengan metode multistage random sampling. Margin of error survei sebesar ±2,9 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.