Baca tanpa iklan
Langkah ketiga yang harus dilakukan negara-negara global secara bersama adalah terkait dengan krisis perubahan iklim.
Sebab saat ini bencana karena perubahan iklim kekeringan, banjir, kebakaran lahan, tanah longsor telah terjadi di berbagai negara tidak mengikuti pola yang reguler.
“Pemanasan global sudah mencapai 1,2 derajat celcius. Hal ini menyebabkan sulit untuk mencapai target membatasi pemanasan global 2 derajat menuju 1,5 derajat celcius. Negara penghasil emisi harus berbuat lebih banyak guna mengurangi emisi dengan tetap memenuhi prinsip common but differentiated responsibilities,” papar Puan.
Ditambahkannya, transisi energi bersih di negara berkembang menuju energi terbarukan perlu untuk diberikan bantuan teknologi, dan keuangan.
Puan juga menyinggung DPR RI yang akan menjadi tuan rumah Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 pada Maret mendatang di Bali.
“Pertemuan akan mengangkat tema: Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to act on Climate Change. Hal ini menegaskan upaya DPR RI untuk berkontribusi memobilisasi aksi parlemen global dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” ucapnya.
Puan mengatakan, permasalahan global yang dunia hadapi memerlukan solusi global.
Menurut dia, perlu adanya platform yang solid pada solusi global tersebut agar tidak saja untuk memperkokoh kerjasama internasional, namun juga membangun legitimasi yang kuat di tingkat domestik.
“Demokrasi adalah platform untuk mendapatkan dukungan politik di dalam negeri. Legitimasi domestik diperlukan untuk mendukung kerjasama internasional dan multilateralisme guna penyelesaian berbagai masalah global,” urai Puan.
Namun pandemi Covid-19 disebutnya menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan adanya resiliensi demokrasi.
Resiliensi demokrasi, kata Puan, berarti adanya proses pengambilan keputusan yang inklusif, partisipatif, demi menjamin keterwakilan suara rakyat.
“Resiliensi demokrasi juga berarti democracy delivers. Proses demokrasi berkontribusi mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Proses demokrasi berkontribusi meningkatkan akses terhadap kesehatan dan pendidikan,” ungkapnya.
“Pandemi tidak boleh menggoyahkan komitmen terhadap demokrasi. Dalam kaitan ini, proses demokrasi harus dapat mendukung upaya penanganan pandemi. Proses demokrasi yang penuh dinamika perlu dilakukan sambil menjaga stabilitas dan efektifitas pelaksanaan program pemulihan,” sambung Puan.
Karena masa pandemi dan situasi dunia yang penuh ketidakpastian, Parlemen dinilai memiliki peran penting untuk menjaga proses demokrasi. Dan dalam menghadapi situasi dunia yang semakin kompleks, disebut Puan, Parlemen tidak cukup hanya menangani masalah domestik.
“Parlemen diharapkan untuk cepat tanggap di masa pandemi. Menghasilkan kerangka legislasi dan governance dalam mengatasi keadaan darurat secara transparan. Memperkuat fungsi pengawasan termasuk check and balance untuk menjamin proses pemulihan yang akuntabel,” katanya.
“Menyusun anggaran negara guna membiayai program pemulihan ekonomi dan kesehatan. Di Indonesia, berbagai terobosan terus dilakukan untuk memastikan DPR RI tetap produktif pada masa pandemi,” tambah Puan.