Baca tanpa iklan
Alasannya, karena takut pemerintah ingkar janji dan tidak dibayar atas lahan yang sudah digusur.
Sebagian tanah warga telah diukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan dikawal aparat kepolisian.
Pantauan Tribun, situasi desa Rabu (9/2/2022) cukup tenang.
Meski sebagian warga masih terlihat hati-hati terhadap setiap orang asing yang masuk.
Tribun sempat ditanyai identitas hingga diminta menunjukkan kartu pers oleh beberapa penjaga pria berbadan kekar di jalan masuk desa.
Mobil patroli polisi tampak lalu lalang di jalan desa. Tapi jumlah pasukan itu tidak sebanyak hari sebelumnya saat terjadi ketegangan warga dengan aparat.
Kunjungan rombongan Gubernur Ganjar Pranowo dan Kapolda Jateng ke Balai Desa Wadas, pun tidak mendapat perlawanan dari warga yang kontra pengukuran.
Baca juga: Konflik di Wadas Jadi Perhatian, Putri Gus Dur Senggol Pejabat Jateng, Minta Kapolda Bebaskan Warga
Sejumlah warga berkumpul di teras rumah warga di persimpangan dusun. Mereka ternyata warga yang tanahnya selesai diukur.
Wagiman mengatakan, tanahnya seluas 1.300 meter persegi telah selesai diukur. Ia mengaku tak masalah tanahnya dibeli untuk pembangunan waduk.
Menurut dia, sosialisasi pembangunan waduk dengan mengeksploitasi batu dari Desa Wadas sudah dilakukan sejak lama. "Sosialisasi itu terus, " katanya.
Ia sempat khawatir terkait rencana pembebasan lahannya oleh pemerintah. Tetapi kekhawatirannya bukan terkait dampak buruk ketika bukit tempat lahannya berada dihancurkan.
Ia khawatir, pemerintah tak menepati janjinya untuk memberikan ganti untung lahannya yang telah dibebaskan.
"Takut enggak dibayar, " katanya.
Wagiman selama ini menanami lahannya dengan tanaman keras semisal durian. Di kampungnya, Rt 1 Rw 4, ada 9 warga yang lahannya akan dibebaskan, termasuk miliknya.
Saat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo datang ke balai desa Wadas beberapa warga ada yang mencurahkan isi hatinya.