Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor akan mempersiapkan pendampingan hukum kepada masyarakat Desa Wadas.
LBH Ansor juga akan membantu proses mediasi dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait.
"Pada prinsipnya, kami siap memperjuangkan agar warga Desa Wadas mendapatkan keadilan," ujar Sekretaris LBH Ansor Jateng Taufik Hidayat yang dikutip dari NU Online, Kamis (10/2/2022).
LBH Ansor sudah menerjunkan beberapa advokat dari LBH Ansor Jateng dan LBH Ansor Purworejo ke Polres Purworejo untuk mengadvokasi warga yang ditahan dan mempercepat proses pembebasan warga.
Taufik mengatakan pihaknya mengecam kehadiran aparat kepolisian secara besar-besaran dan bersenjata lengkap di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah.
LBH Ansor, kata Taufik, memberikan pendampingan hukum atas sweeping, penangkapan, dan penahanan sewenang-wenang warga desa Wadas oleh aparat kepolisian.
Dia mendesak agar kepolisian segera membebaskan seluruh warga yang ditahan sebab tidak ada alasan yang sah dan berdasar untuk melarang protes warga Desa Wadas yang dilindungi hukum dan peraturan perundang-undangan.
"LBH Ansor menilai protes yang dilakukan oleh warga adalah bagian dari pelaksanaan hak konstitusional yang sah. Sebaliknya, pengerahan personel aparat keamanan yang masif dan penggunaan kekuatan yang eksesif adalah cermin tindakan kepolisian yang tidak demokratis. Hal ini dapat mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat," kata Taufik.
Seperti diketahui, konflik lahan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah kembali terjadi.
Kericuhan terjadi saat akan dilaksanakan pengukuran lahan yang diamankan oleh ratusan aparat kepolisian pada Selasa (8/2/2022).
Warga Takut Tidak Dibayar
Konflik yang terjadi di desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah terkait pembebasan lahan terus bergulir.
Masyarakat enggan membebaskan lahan untuk penambangan batu andesit yang akan digunakan untuk pembangunan waduk di Kabupaten Purworejo itu.