Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi belakangan ini tak terlepas dari perkembangan dunia digital.

Masyarakat realitas banyak beralih ke masyarakat siber.

Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia Emas 2045, salah satunya langkahnya dengan membuat roadmap yang disusun Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Peta tersebut terdiri dari empat pilar sektor strategis antara lain infrastruktur digital, tata kelola digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.

Presiden mencanangkan program yang disebut 'Tol Langit', yakni dengan maksud menghubungkan seluruh wilayah Indonesia dengan internet.

Melakukan digitalisasi UMKM di pedesaan bukan hanya memberi dampak ekonomi skala kecil melainkan nasional.

Sebab selama pandemi Corona dua tahun terakhir, ekonomi digital dan UMKM ikut berperan menyokong ekonomi nasional saat krisis.

Namun Ketua Komite Penyelarasan Teknologi Informasi Komunikasi (KPTIK) Dedi Yudiant menilai masih ada celah yang mesti diperhatikan pemerintah.

Baca juga: Bencoolen Coffee Siapkan Pelatihan untuk Peserta dan Alumni Program Kartu Prakerja

Salah satunya soal sumber daya manusia yang menguasai literasi digital.

"Sayangnya masih ada celah dalam rencana ini, yakni minimnya SDM yang menguasai literasi digital terutama di desa-desa dan belum adanya master plan TIK nasional secara spesifik," kata Dedi dalam keterangannya, Kamis (10/2/2022).

Melihat hal ini, Dedi telah memulainya dengan menggagas Warung Kopi Digital (Warkop Digital) yang bekerja sama dengan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

Visi Warkop Digital ini yaitu menciptakan SDM yang menguasai perkembangan digital hingga dapat membuka usaha digital di pedesaan secara sederhana.

Kata Dedi, program ini nantinya akan menjadi motor penggerak ekonomi digital di pedesaan. Di mana digital hub ini akan menyelaraskan ekonomi desa dan kota dengan memasarkan komoditas unggulan desa ke kota, atau sebaliknya.

"Warkop Digital dengan Cybers Academy juga mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menjawab permintaan talenta digital dunia kerja karena melihat celah pendidikan akibat kurikulum yang terus berubah dan tidak konsisten," ucapnya.

Selain itu, hal terpenting yang perlu diperhatikan pemerintah adalah menyentuh masalah fundamental. Yakni mengubah masyarakat dari level konsumen digital menjadi inovator produk digital, atau minimal pelaku digital.

Baca juga: Bencoolen Coffee Tawarkan Pelatihan Menjadi Barista dan Usaha Kopi Lewat Program Kartu Prakerja

Melihat hal ini, menurutnya masih banyak tugas rumah Presiden Joko Widodo khususnya soal pemberdayaan talenta digital di pedesaan.

"Atau membuat kebijakan master plan TIK yang terarah dan jelas agar kita tidak lagi jadi bangsa konsumen produk digital, tapi juga mampu menciptakan produk digital yang inovatif," ungkap dia.