Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menyoroti soal usul Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar agar Pemilu 2024 ditunda.

Jerry menilai apa yang dilakukan Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, tak hanya bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga nilai-nilai pendiri PKB yang didirikan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

"PKB ini didirikan Gus Dur yang sangat konstitusional tetapi kini ketumnya Inkonstitusional," kata dia kepada Tribunnews.com, Kamis (24/2/2022).

Dia mengatakan Cak Imin terkesan tak memiliki prinsip dan cenderung terima beres.

Dia menduga ini ada kaitannya dengan survei terbaru di mana PKB merosot dan nama Cak Imin tak masuk ke daftar tokoh potensial dalam Pilpres 2024.

"Barangkali partai ini terjungkal di tangan Demokrat dan PKS dalam Survei Litbang Kompas," kata Jerry.

Hal tersebut yang menurut Jerry bakal membuat kepemimpinannya baik di PKB maupun di DPR goyah. Akan sangat sulit bagi Cak Imin mengembalikan reputasi itu.

Baca juga: Pengamat Menduga Usulan Penundaan Pemilu Muncul karena Elektabilitas Gus Muhaimin Tak Kunjung Naik

"Kalau Cak Imin ngotot dengan idenya ini, saya bisa sebut dia tipikal perusak sistem ketatanegaraan, konstitusi, dan demokrasi Sudah jelas Pasal 7 UUD 45 masa jabatan presiden hanya 5 tahun dan 2 periode selama 10 tahun," kata dia.

"Lebih baik dia mengatur agar PKB bisa tembus 4 persen dan lolos di parlemen bukannya membuat isu yang tak penting," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun.

Gus Muhaimin bakal menyampaikan usulan penundaan Pemilu tersebut kepada pimpinan partai politik hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Gus Muhaimin Usul Penundaan Pemilu 2024: Reaksi Partai Demokrat, PDIP, Nasdem, PKS, PPP Hingga DPR

"Semoga, usulan saya ini akan saya sampaikan ke teman-teman pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden, bagaimana apakah bisa? ya nanti kita lihat saja, apakah mungkin bisa diundur atau tidak. Ini usulan saya," kata Gus Muhaimin di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (23/2/2022).

Wakil Ketua DPR RI ini menjelaskan alasan pihaknya mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda.

Menurutnya, usulan itu ada setelah menerima masukan dari pelaku UMKM, para pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai Perbankan.

"Agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze (pembekuan ekonomi) untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi," ujarnya.

Selain itu, Gus Muhaimin juga menerima banyak masukan dari kalangan dunia usaha, terutama memasuki tahun 2022 sangat optimis melihat peluang ekonomi.

Nantinya, kata Gus Muhaimin, akan banyak momentum-momentum pemulihan ekonomi, setelah dua tahun pandemi yang tidak efisien.

"Mereka menyatakan bahwa 2022-2023 akan ada tren momentum-momentum perbaikan yang dahsyat dan akan ada peluang untuk bangkit lebih baik dibanding negara-negara mana pun," ucapnya.

Selain dari masukan masukan itu, dari hasil kunjungannya ke berbagai daerah, setelah mengalami masa pandemi dua tahun, Gus Muhaimin menyebut terjadi stagnasi kegiatan sosial politik, ekonomi masyarakat dan yang paling terpukul adalah UMKM.

"UMKM mengalami masa sulit, ekonomi, sosial, pendidikan dan politik juga mengalami stagnasi dua tahun. Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang sangat positif ke depan ini, momentum ini tidak boleh diabaikan," ujarnya.

"Momentum yang baik-baik ini ke depan tidak boleh diabaikan," lanjutnya.

Gus Muhaimin berpandangan, Pemilu yang sudah direncakan tahun 2024, jangan sampai mengganggu prospek ekonomi.

Sebab, dalam Pemilu biasanya ada tiga kondisi. Pertama, para pelaku ekonomi melakukan freeze (pembekuan) wait and see.

Kedua, transisi kekuasaan dan pemerintahan itu biasanya mengakibatkan kondisi ekonomi yang tak menentu.

Ketiga, pemilu juga dikhawatirkan, menjadi eksploitasi ancaman konflik. Meski hal tersebut tak menjadi harapan semua pihak.