Dia menyebut, keterbukaan dan koordinasi antar instansi pemerintah diperlukan guna menghindari kesimpangsiuran informasi di masyarakat.

Di mana, hasil koordinasi dan investigasi BP2MI tersebut juga kata dia, akan menjadi sangat penting sebagai bahan evaluasi kinerja TNI AL jika memang terbukti adanya dugaan itu.

"Kita akan tegas tapi BP2MI juga harus terbuka bukan hanya oknum TNI AL dan TNI AU saja, karena hasil penyelidikan keterlibatan anggota TNI AL sampai saat ini hanya menyewakan rumah", katanya.

Sebelumnya diberitakan, untuk proses investigasi penyelidikan sementara yang dilakukan internal TNI AL, ada prajurit TNI AL yang mengontrakkan rumahnya kepada seseorang.

Namun ternyata, orang yang dimaksud itu, menggunakannya sebagai tempat penampungan PMI Ilegal.

Kendati demikian, prajurit yang dimaksud mengaku tidak mengetahui secara pasti kalau ternyata rumahnya dijadikan penampungan PMI Ilegal.

Karena kelalaiannya itu, Polisi Militer AL turun tangan untuk melalukan pemeriksaan lebih lanjut, kendati jika BP2MI mendapat data dan bukti yang menguatkan tentunya diyakini akan membantu peran penyelidikan TNI AL.

Karena itu, TNI AL menunggu koordinasi dan penyampaian hasil investigasi dari BP2MI secara menyeluruh yang menyatakan telah mendapatkan data dan bukti keterlibatan oknum TNI AL agar segera dapat diproses hukum.