Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Ahmad Riza Patria berbicara tentang pembangunan daerah.

Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, UU Otonomi Daerah memberikan hak dan wewenang serta kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali dalam pembangunan daerah.

 Pada dasarnya, menurut dia, pembangunan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap negara.

"Pembangunan harus berkolerasi positif terhadap kepentingan masyarakat, khususnya dalam peningkatan kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," kata Ahmad Riza dalam acara diskusi virtual yang diselenggarakan Lembaga Kajian Strategis Majelis Nasional KAHMI dengan Majelis Wilayah KAHMI Jawa Barat, bertema Model Kolaborasi Pentahelix untuk Optimalisasi dan Akselerasi Pembangunan Daerah, ditulis Kamis (10/3/2022).

Menurutnya, perkembangan saat ini menuntut semua sektor untuk melakukan perubahan dan inovasi.

Setiap stakeholder diharuskan menjalin kerja sama untuk merealisasikan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh daerah. Kolaborasi menjadi kunci percepatan realisasi sebuah program.

Baca juga: Pelajar Indonesia Kampanye Galang Dana untuk Pembangunan Masjid Indonesia Pertama di London

"Kolaborasi model Pentahelix menjadi salah satu pertimbangan strategis dalam melakukan akselerasi pembangunan daerah yang mensinergikan antara akademis, pengusaha, dan masyarakat serta pemerintah," kata Riza.

"Peran pemerintah mengoordinasikan pemangku kepentingan, agar kepentingan semua pihak terakomodasi, dan menjadi seimbang untuk terbentuknya tatanan sosial dan mencapai target pembangunan yang baik dan bermanfaat untuk semua pihak," lanjut dia.

Model kolaborasi ini, tambah Riza, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan cara memaksimalkan pendataan dan potensi SDM.

Baca juga: KSP Moeldoko: Indonesia Serukan Pembangunan Inklusif Bagi Perempuan Lewat Forum Global W20

"Saya yakin anggota KAHMI ada yang menempati posisi strategis dalam Pentahelix. Oleh karena itu, KAHMI menjadi aktor penting dalam mengkonsolidasikan model kolaborasi untuk kemajuan bangsa dan negara," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa 3 ciri negara maju adalah ekonomi dan infrastrukturnya, kualitas SDM, serta reformasi birokrasi yang terus menerus.

Dari sisi kualitas SDM, Indonesia memiliki giving value-nya paling tinggi di antaranya optimisme dari pemudanya cukup tinggi.

"Ada nilai-nilai universal yang dapat menguatkan semangat. Di Jawa Barat sendiri melalui kolaborasi dan birokrasi menginginkan Jawa Barat juara lahir dan batin. Jadi Pentahelix itu sebenarnya sudah menjadi value umum masyarakat dan birokrasi Jawa Barat," ujar Ridwan Kamil.

Di Jabar, kata Ridwan, model Pentahelix sudah cukup dinamis. Artinya, pemerintah provinsi Jawa Barat mengundang siapapun yang mencintai Jawa Barat untuk ikut menjadi decision making proses.

"Alhamdulillah dengan Pentahelix ini Jawa Barat dapat mengakselerasi perubahan-perubahan," imbuhnya.

Sementara itu, Dekan FIA Brawijaya, Ketua Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (FORDEKIS) yang juga Dewan Pakar ICMI, Andy Fefta Wijaya menjelaskan model Pentahelix didasarkan pada lima pemangku kepentingan, yaitu akademis, bisnis, masyarakat, pemerintah, dan media.

"Kompleksitas problematik inilah yang memang membutuhkan model Pentahelix. Salah satu contoh berdasarkan penelitian bahwa model Pentahelix dapat digunakan untuk mengatasi korupsi," kata Andy.