TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh membahas wacana penundaan Pemilu 2024 dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Topik mengenai penundaan Pemilu itu mereka bicarakan saat Paloh menerima kedatangan Airlangga dan sejumlah elite Partai Beringin yang bertandang ke Kantor DPP Nasdem di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (10/3) siang.

”Ya tadi terus terang saja kami mendiskusikan hal itu (wacana penundaan Pemilu 2024). Kita berbicara dari berbagai perspektif yang ada, yang semuanya adalah dari pemikiran- pemikiran yang lebih bermanfaat untuk kemaslahatan bangsa dan negara," kata Paloh.

Paloh menyebut tak perlu memperpanjang wacana tersebut.

Baca juga: Golkar dan NasDem Sepakat Kawal Pemerintahan Presiden Jokowi Hingga Akhir Masa Jabatan

Namun, ia mempersilakan dan menghargai jika ada partai yang memperjuangkan wacana penundaan Pemilu 2024.

Sementara itu Airlangga tak mengungkap jelas kelanjutan wacana penundaan Pemilu 2024 yang didukung partainya.

Ia hanya menyebut pihaknya masih berkomunikasi dengan para pimpinan partai lain di DPR.

”Dari Bapak Presiden sendiri sudah jelas bahwa aspirasi demokratis itu tetap harus tumbuh, namun juga tentu kita melihat koridor-koridor yang ada. sehingga tentu biasanya dalam hal-hal tertentu komunikasi antar partai pimpinan politik menjadi penting," kata Airlangga.

Sebagai sesama partai koalisi Jokowi, NasDem dan Golkar berbeda sikap terkait wacana penundaan Pemilu 2024.

Bersama PKB dan PAN, Golkar mengaku telah mendapat aspirasi agar Pemilu 2024 ditunda dan masa jabatan presiden diperpanjang.

Sedangkan NasDem bersama tiga partai kolisi lain, masing-masing PDIP, Gerindra, dan PPP menolak wacana tersebut sebab bertentangan dengan konstisusi UUD 45.

Namun meski berbeda sikap terkait wacana penundaan Pemilu 2024, Golkar dan NasDem sepakat untuk bersama-sama menjaga keberlangsungan pemerintah Presiden hingga akhir periode.

"Kami mempunyai kesepakatan untuk tetap berupaya sepenuh hati, seikhlas dan setulus hati dengan output kinerja yang optimal agar roda adminstratif pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi tetap berjalan efektif sampai akhir masa jabatan," kata Surya Paloh.

Sementara terkait isu reshuffle atau kocok ulang kabinet, Paloh yakin hal itu tak akan terjadi dalam waktu dekat ini.

"Saya yakin nggak ada reshuffle. Tidak ada alasan untuk membuat reshuffle," kata dia.

Meski begitu, Paloh mengaku tetap menghargai semua keputusan yang akan diambil Presiden Jokowi terhadap jajaran kabinetnya.

Sebab, keputusan untuk mengganti atau tidak kabinet menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Namun demikian ia meyakini Jokowi tidak akan melakukan reshuffle selama roda pemerintahan dan kinerja menterinya berjalan baik.

"Kecuali, presiden yang memiliki hak prerogatif, mengatur kabinetnya, merasa ada sesuatu yang tidak tepat. Fungsi dan peran yang dijalankan pembantunya," ucap Paloh.

Airlangga menambahkan bahwa ke depan banyak tantangan yang akan dihadapi dunia, termasuk Indonesia.

Tantangan itu dari pandemi Covid-19 hingga efek dari konflik Rusia-Ukaraina.

"Kita menghadapi tantangan dua tahun covid yang belum berakhir, kemudian tantangan terakhir terjadinya ketegangan geopolitik di Ukraina dan itu berdampak pada nasional. Tentunya transmisi daripada kenaikan harga-harga komoditas, kemudian inflasi di dunia dan tentunya ini super komoditas ini ada yang diuntungkan," lanjutnya.

Menko Perekonomian itu mengatakan bahwa efek dari tantangan itu sudah dirasakan masyarakat Indonesia, yakni dengan kelangkaan minyak goreng.

"Tentunya ini menjadi perhatian kami di mana kebijakan kebijakan publik ke depan tentunya diharapkan bisa menyejahterakan dan membuat masyarakat aman terutama mendekati lebaran nanti," ujarnya.(tribun network/mam/dod)