News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

POPULER Nasional: Pemilik Barang Mewah Indra Kenz | Lembaga Pimpinan dr Sunardi Terafiliasi Teroris

Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha
Editor: Inza Maliana
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sosok dokter Sunardi terduga teroris di Sukoharjo.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah berita populer nasional dalam 24 jam terakhir

Mulai dari berita barang mewah Indra Kenz diduga hanya pinjaman.

Kemudian harta kekayaan Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, menjadi populer selanjutnya.

Mantan Ketua MK menyindir parpol yang mengusulkan Pemilu ditunda. 

Hingga berita lembaga kemanusiaan yang dipimpin Dokter Sunardi terafiliasi teroris JI.

1. Barang Mewah Indra Kenz Diduga Cuma Pinjaman

Penelusuran pemilik aplikasi investasi bodong berkedok trading binary option Binomo akhirnya menemukan titik terang.

Ada dugaan pemiliknya berada di Indonesia. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan menyampaikan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendalami tersebut.

"Terkait Binomo tersebut kami sedang berkoordinasi dengan PPATK dan ada dugaan bahwa Binomo tersebut adanya di Indonesia. Pemilik ada di Indonesia" ujar Whisnu di Jakarta, Kamis (10/3).

Ia menuturkan, pihaknya menelusuri pemilik Binomo tersebut melalui perusahaan payment gateway di Binomo.

Hingga saat ini pihaknya masih mendalami pemilik Binomo tersebut.

"Kami masih dalami, kami mencoba lewat payment gatewaynya karena ada pelaku lain di luar Indra Kenz," kata Whisnu.

SELANJUTNYA>>>

2. Harta Kekayaan Bambang Susantono

Bambang Susantono resmi dilantik menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN).

Pelantikan dilangsungkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/3/2022) sore.

Adapun dalam perjalanan kariernya, Bambang Susantono pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan Kabinet Indonesia Bersatu II era Presiden Susilo Bambang Yidhoyono (SBY).

Sekaligus, ia pernah menjabat sebagai Komisaris Garuda Indonesia pada 2012.

Lantas berapa harta kekayaannya?

Harta kekayaan Bambang Susantono dapat ditelusuri pada laman ELHKPN KPK.

SELANJUTNYA>>>

3. Mantan Ketua MK Sindir Parpol Usul Pemilu Ditunda

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie memberi pandangannya soal usulan penundaan Pemilu 2024.

Ia menilai partai politik yang mengusulkan pemilu ditunda hanya sekadar bermain-main agar menjadi pembicaraan.

Menurut Jimly, parpol yang mengusulkan juga belum siap menghadapi Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Jimly dalam diskusi daring yang digelar Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Kamis (10/3/2022).

SELANJUTNYA>>>

4. Lembaga Kemanusiaan Dokter Sunardi Terafiliasi Teroris 

Kepolisian RI mengungkap bahwa lembaga kemanusiaan Hilal Ahmar Society yang dipimpin oleh tersangka kasus terorisme Dokter Sunardi diduga terafiliasi dengan Jamaah Islamiah (JI).

Dokter Sunardi ditembak mati oleh tim Densus 88 Antiteror Polri di jalan Bekonang, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Rabu 9 Maret 2023 sekitar pukul 21.15 WIB.

Dia ditembak mati setelah melawan petugas.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyampaikan bahwa Dokter Sunardi menjabat sebagai penanggung jawab di Hilal Ahmar Society.

"Hilal Ahmar ini adalah sebuah yayasan atau organisasi terlarang yang terafiliasi dengan jaringan organisasi terorisme JI," ujar Ramadhan dalam konferensi pers virtual, Jumat (11/3/2022).

SELANJUTNYA>>>

5. Yusril Sebut Amandemen Konstitusi Jadi Kunci Penundaan Pemilu

Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra turut menanggapi isu wacana penundaan pemilu 2024.

Yusril mengatakan, penundaan pemilu bisa dilakukan dengan tiga jalan, yakni amandemen konstitusi, revolusi hukum dan konvensi ketatanegaraan.

Menurut Yusril, jalan yang mungkin ditempuh untuk penundaan pemilu hanya amandemen konstitusi.

"Hanya mungkin pemilu itu ditunda dengan tiga jalan, amandemen konstitusi kita dekrit, atau menciptakan suatu revolusi hukum, atau menciptakan konvensi ketatanegaraan."

"Yang dua hampir tidak mungkin, yang mungkin hanya amandemen konstitusi," kata Yusril dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Jumat (11/3/2022).

SELANJUTNYA>>>

(Tribunnews.com)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini