TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kondisi Indonesia saat ini.

Menurutnya, Indonesia sedang dalam kondisi yang tidak baik.

Pasalnya, kini masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan, termasuk soal kenaikan harga komoditas hingga pengangguran.

Selain itu, AHY juga menyinggung soal wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: Kader Teriak Duet Maut Saat Anies-AHY Hadiri Pelantikan Pengurus Demokrat DKI

Hal tersebut, disampaikan AHY dalam acara pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat DKI Jakarta dan Maluku Utara di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

"Tentang situasi hari ini, Indonesia sedang tidak baik-baik saja,” katanya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV.

“Kondisi riil sosial saat ini, UMKM masih terpukul, pengangguran, kemiskinan, ketimpangan, minyak goreng naik, langka, harga kedelai naik, harga daging sapi naik tarif tol naik,” lanjutnya.

AHY menambahkan, permasalahan itu adalah rill.

Jadi, menurutnya, jika dibilang tidak ada permasalahan berarti memanipulasi suara rakyat.

“Sudah banyak beban rakyat, jangan tambah lagi dengan permasalahan baru,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, AHY juga membahas terkait wacana penundaan Pemilu 2024.

AHY menyatakan, penundaan atau pembatalan pemilu 2024 tidak sesuai konstitusi.

“Kita melihat bahwa ini adalah sebuah permufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara,” ungkapnya.

“Katanya ini keinginan rakyat, pertanyaannya rakyat yang mana?” imbuhnya.

Padahal, kata AHY, ketika melihat hasil survei, sebagian besar masyarakat tidak menyetujui penundaan Pemilu 2024.

AHY pun mengingatkan, agar tidak memanipulasi suara rakyat.

“Jangan membiarkan mereka yang memanipulasi suara rakyat, data dan informasi. Jangan mempermainkan suara rakyat.”

“Apakah wacana itu konstitusional? Itu mengkhianati reformasi dan demokratisasi. Jangan mempermainkan konstitusi,” ucapnya.

Diketahui, AHY bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat DKI Jakarta dan Maluku Utara di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

AHY dan Anies tampak berjalan bersebelahan diiringi musik khas Betawi saat tiba di lokasi acara.

Sebelum masuk ke ruangan, keduanya disuguhi tradisi palang pintu khas Betawi.

Dikutip dari Kompas.com, dua pria yang pernah bersaing pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 ini terlihat menikmati pertunjukan yang disuguhkan.

Bahkan, Anies bertepuk tangan setelah pertunjukan itu ditutup dengan aksi bantingan seorang penampil.

Lalu, keduanya memasuki ruangan disambut ratusan kader Demokrat yang mengibarkan bendera Demokrat sambil meneriakkan kata-kata "AHY pemimpin kita" dan "Demokrat jaya".

Pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat DKI Jakarta dan Maluku Utara turut dihadiri sejumlah pengurus teras Partai Demokrat.

Antara lain Teuku Riefky Harsya, Edhie Baskoro Yudhoyono, Hinca Pandjaitan, Benny K Harman, dan Herman Khaeron.

Selain itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria serta sejumlah pengurus partai politik lain juga hadir dalam acara ini.

Baca juga: LaNyalla Tegaskan DPD RI Bakal Jadi Palang Pintu Halau Jabatan Presiden Tiga Periode

Petinggi Demokrat Minta Jokowi Bersikap Tegas Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024

Diberitakan Tribunnews.com, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kabur Harman meminta, presiden dengan tegas menolak wacana penundaan pemilu yang disampaikan oleh elite partai politik pendukung pemerintah.

Hal itu, disampaikannya dalam diskusi ParaSyndicate bertajuk 'Tunda Pemilu vs Tunda IKN, Rakyat Pilih Mana?' secara daring, Rabu (9/3/2022).

"Kami tetap menuntut Pak Jokowi untuk memberikan sikap yang tegas apakah setuju atau menolak keinginan sekelompok orang itu memperpanjang kekuasaan dengan menunda pemilu," kata Benny.

Benny menilai, pernyataan presiden soal wacana penundaan pemilu masih setengah-setengah.

Menurutnya, presiden harus tegas menolak wacana yang melanggar konstitusi itu.

"Presiden tidak ada pilihan lain, harus menolak. Sebab itu pelanggaran berat terhadap konstitusi dan sumpahnya pada saat pelantikan setia pada konstitusi," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Chaerul Umam, Kompas.com/Ardito Ramadhan, Kompas.tv)

Simak berita lainnya terkait Masa Jabatan Presiden